Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Humas Persaudaraan Alumni 212, Novel Chaidir Hasan Bamu'min, mengaku akan terus melakukan aksi jelang keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencana aksi tersebut bertolak belakang dari pihak kepolisian yang berharap tidak ada aksi di sekitar kawasan gedung MK.
"Sebetulnya aksi sudah dari tanggal 14 juni sampai sekarang dan besok kami masih turun juga," kata Novel Chaidir Hasan Bamu'min saat dihubungi, Rabu (26/6).
Baca juga: Polisi Siap Amankan Gedung MK, Bawaslu, dan KPU
Sementara itu, PA 212 juga masih menggelar aksi di sekitar patung kuda Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat.
"Agenda sekarang tahlilan doa buat petugas KPPS yang wafat serta 10 orang yang mati syahid korban 21-22 Mei lalu, serta menuntut keadilan agar mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf yang diduga curang TSM," ujar laki-laki yang akrab dipanggil Habib Novel Bamu'min tersebut.
Di lain tempat, pihak kepolisian berharap tidak diperbolehkan aksi di depan gedung MK, dan adanya harapan kawasan MK akan tetap steril.
"Tentunya dari pihak kepolisan sudah menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan dilarang aksi di depan MK ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya (PMJ).
Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa pihak yang akan mengadakan Halal Bihalal di sekitar patung kuda, untuk mencari tempat di dalam gedung.
"Belum ada (pemberitahuan) kan kita udah sampaikan untuk halal bihalal sebaiknya dilaksanakan di gedung, di rumah atau di tempat yang lebih baguslah," paparnya.
Baca juga: MUI Minta Masyarakat Terima Putusan MK
Meski begitu pihak kepolisian menerima pemberitahuan bahwasannya akan ada massa aksi yang akan berkumpul untuk melakukan acara di kawasan MK.
"Ada satu kelompok yang menyampaikan pemberitahuan ke PMJ itu mau ada acara kegiatan di sekitar MK kemudian pemberitahuan udah masuk ke PMJ dan sudah kita lakukan komunikasi," pungkasnya. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved