Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SATU hari sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019, pengamanan dilakukan pihak kepolisian.
Pengamanan di antaranya berupa pengalihan arus lalu lintas dari beberapa ruas di Jalan Merdeka Barat. Untuk itu, kepolisian menerjunkan 1.290 personel.
"Untuk pengamanan arus lalu lintas disiapkan sekitar 1.290 personel lantas. Itu jumlah kuatnya," kata Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir saat dihubungi, Rabu (26/6).
Pengamanan sudah dilakukan sejak sidang awal PHPU digelar dengan sejumlah jalan pun ditutup menggunakan pembatas jalan atau barier.
"Untuk sementara yang sudah dilakukan penutupan dengan Movable Concrete Barrier (MCB) dan security barier di Jalan Merdeka Barat arah utara, di depan Museum Gajah," ujar Nasir.
Baca juga: Yusril: Putusan MK Harus Diterima dengan Jiwa Besar
Masyarakat tidak dapat melewati jalan dari arah patung kuda menuju ke Harmoni. Namun, dari arah Harmoni menuju patung kuda aksesnya akan tetap dibuka.
"Sehingga kendaraan yang dari arah ke utara patung kuda bisa melewati Budi Kemuliaan belok ke Abdul Muis," kata Nasir
Pengendara yang ingin menuju Harmoni dari patung kuda dapat melalui Jalan Merdeka Selatan ke arah Stasiun Gambir. Dan jalan lainya dapat dilintasi.
"Untuk yang lain (jalan) masih dapat dilintasi," pungkas Nasir. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap 15 perkara pengujian undang-undang.
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved