Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KAROPENMAS Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengaku belum menerima info mengenarencana aksi bertajuk 'Halalbihalal' Persaudaraan Alumni (PA) 212. Aksi rencananya akan digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sampai hari ini belum ada info dari Polda Metro Jaya. Masih belum mendapat surat pemberitahuan," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Lebih lanjut, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi di sekitar gedung MK. Menurutnya, masyarakat bisa menyaksikan putusan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 melalui media.
"Mengimbau untuk tidak melakukan mobilisasi massa, pada tanggal 26, 27, 28 (Juni) maupun pascahasil putusan. Seluruh tahapan PHPU di MK itu sudah dilakukan secara konstitusional," tegas Dedi.
Baca juga: Medsos tidak akan Dibatasi saat Putusan MK
Meski begitu, pihaknya akan mengamankan sidang putusan PHPU. Dia memastikan kondisi Ibu Kota kondusif.
"Sekitar 17 ribu personel TNI, 28 ribu personel Polri, dan 2 ribu personel pemerintah daerah. Total personel mencapai 47 ribu," sebut Dedi.
Sidang sengketa PHPU Pilpres 2019 diltutup pada Jumat (21/6). Selanjutnya, sidang digelar tertutup dengan agenda rapat permusyawaratan hakim (RPH) sebelum putusan akhir dibacakan Kamis (27/6).
MK menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU pilpres, Jumat (14/6). Majelis hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan pemohon pada sidang perdana itu.
Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemohon menyampaikan permohonan di hadapan pihak terkait, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Permohonan juga dibacakan di hadapan pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pihak pemberi keterangan Bawaslu.
MK juga mendengar keterangan masing-masing saksi. Keterangan saksi pemohon, KPU, dan Jokowi-Ma'ruf dibedah di depan hakim. (Medcom/OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved