Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Jadwal sidang dimajukan lebih cepat 1 hari dari jadwal semula pada Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6).
Juru bicara MK Fajar Laksono menuturkan majunya jadwal sidang pembacaan putusan merupakan pertimbangan internal dari majelis hakim pada rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Hakim MK memastikan bahwa segala hal yang dibutuhkan untuk sidang pembacaan putusan telah siap seluruhnya.
"Kalau sudah siap tentu kenapa harus menunggu tanggal 28 kan begitu," ungkap Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/6).
Baca juga : MK Percepat Putusan Sengketa Pilpres Satu Hari
Fajar menjelaskan tidak ada hal-hal lain yang diluar pertimbangan MK yang jadi pertimbangan untuk membacakan putusan di tanggal 27. Majunya jadwal sidang pembacaan putusan semata-mata karena aspek kesiapan majelis hakim.
"Surat pemberitahuan panggilan sudah disampaikan via email tadi sekitar jam 14.15 WIB. Kepada para pihak ya, kepada pemohon termohon pihak terkait dan Bawaslu," ungkapnya.
Fajar menuturkan, MK memang wajib memberitahukan kepada seluruh pihak terkait jadwal sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui surat tertulis yang dikirimkan 3 hari sebelum dimulainya sidang.
"Itulah hukum acara yang berlaku begitu ya. Sidang di MK itu memang harus memberitahukan para pihak," ungkapnya. (OL-7)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved