Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua memberikan semangat kepada sembilan anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang akan mengeluarkan keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
"Kita datang untuk memberikan suntikan moril kepada 9 orang anggota MK agar memutuskan PHPU 2019 dengan jujur," kata Abdullah Hehamahua dalam agenda unjuk rasa di Patung Kuda, Senin (24/6).
Baca juga: MK Minta Semua Hormati dan Laksanakan Putusan Hakim
Selain itu, Abdullah Hehamahua juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan pengusutan kepada anggota KPPS yang meninggal ketika bertugas.
"Ada 600 nyawa lebih petugas KPPS meninggal dalam waktu relatif sama, tapi tidak diselidiki, kita minta Komnas HAM menyelidiki, Majelis Internasional juga harus melakukan investigasi," ujarnya.
Unjuk rasa dilakukan di Jalan Merdeka Barat tepatnya di hadapan Patung Kuda. Akibat unjuk rasa tersebut sepanjang jalan dari arah patung kuda menuju MK dilakukan penutupan.(OL-5)
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved