Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
MANTAN Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua memberikan semangat kepada sembilan anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang akan mengeluarkan keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
"Kita datang untuk memberikan suntikan moril kepada 9 orang anggota MK agar memutuskan PHPU 2019 dengan jujur," kata Abdullah Hehamahua dalam agenda unjuk rasa di Patung Kuda, Senin (24/6).
Baca juga: MK Minta Semua Hormati dan Laksanakan Putusan Hakim
Selain itu, Abdullah Hehamahua juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan pengusutan kepada anggota KPPS yang meninggal ketika bertugas.
"Ada 600 nyawa lebih petugas KPPS meninggal dalam waktu relatif sama, tapi tidak diselidiki, kita minta Komnas HAM menyelidiki, Majelis Internasional juga harus melakukan investigasi," ujarnya.
Unjuk rasa dilakukan di Jalan Merdeka Barat tepatnya di hadapan Patung Kuda. Akibat unjuk rasa tersebut sepanjang jalan dari arah patung kuda menuju MK dilakukan penutupan.(OL-5)
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
PAKAR Hukum menilai pemanggilan investor ritel Nyoman Tri Atmaja (Niyo) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa adanya pendampingan pengacara sudah sesuai prosedur.
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved