Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MANTAN Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua memberikan semangat kepada sembilan anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang akan mengeluarkan keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
"Kita datang untuk memberikan suntikan moril kepada 9 orang anggota MK agar memutuskan PHPU 2019 dengan jujur," kata Abdullah Hehamahua dalam agenda unjuk rasa di Patung Kuda, Senin (24/6).
Baca juga: MK Minta Semua Hormati dan Laksanakan Putusan Hakim
Selain itu, Abdullah Hehamahua juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan pengusutan kepada anggota KPPS yang meninggal ketika bertugas.
"Ada 600 nyawa lebih petugas KPPS meninggal dalam waktu relatif sama, tapi tidak diselidiki, kita minta Komnas HAM menyelidiki, Majelis Internasional juga harus melakukan investigasi," ujarnya.
Unjuk rasa dilakukan di Jalan Merdeka Barat tepatnya di hadapan Patung Kuda. Akibat unjuk rasa tersebut sepanjang jalan dari arah patung kuda menuju MK dilakukan penutupan.(OL-5)
Menurutnya, pelibatan publik dalam pembahasan undang-undang merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah, karena merupakan hak dari publik.
Terdapat 30 wamen yang saat ini merangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN.
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA, Rizkiansyah Panca Yunior Utomo menyoroti sejumlah ketentuan dalam UU Kejaksaan yang dinilai menimbulkan polemik, salah satunya Pasal 8 ayat (5).
REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Ironisnya dalam praktik pengesahan UU TNI, proses pembentukannya justru terkesan politis menjadi alat kuasa dari Presiden dan DPR.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved