Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai NasDem DPR RI meminta semua stakeholder yang terlibat dalam agenda Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sulawesi Tengah bersinergi mengutamakan pemenuhan hak-hak korban terdampak yang kehilangan rumah.
“Mereka harus diprioritaskan untuk secepatnya difasilitasi hunian tetap dan agenda ekonomi untuk memulihkan mata pencaharian sesuai dengan master plan rencana induk yang telah ditetapkan,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad HM Ali, Senin (24/6).
Realisasi prioritas dipandang Ali sangat penting, mengingat bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi dan tanah longsor yang terjadi di lembah Palu, Sulteng, telah berlalu sejak 10 bulan lalu tepatnya 28 September 2018 lalu.
“Artinya masyarakat korban sudah mengungsi kurang dua bulan lagi, satu tahun. Harus ada kemajuan yang berarti, paling tidak pemenuhan hak-hak korban disegerakan untuk dipenuhi,” kata anggota Komisi VII ini.
Baca juga: Masih Ada Rangka Manusia di Bekas Likuefaksi Sulteng
Lebih jauh Ali menekankan rehabilitasi kehidupan manusia, terutama korban yang telah kehilangan tempat tinggal harus menjadi skala prioritas. Agenda rekonstruksi kata dia bisa mengikuti secara beriringan.
“Agenda pemulihan kehidupan sosial korban terdampak yang kehilangan hunian harus menjadi skala prioritas, infrastruktur dan rekonstruksi lainnya yang bersifat fisik nanti bisa sambil beriringan,” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Ali menyampaikan saat ini terjadi disparitas (perbedaan) tingkat kehidupan yang agak ekstrem terutama wilayah perkotaan dengan desa yang menjadi zona terdampak bencana. Banyak sekali orang kehilangan mata pencaharian, sementara kehidupan sosial bergerak lebih cepat dari kemampuan adaptasi program rehab rekon untuk memenuhi fasilitas sarana kerja.
“Disparitas kehidupan agak ekstrem (tajam) karena kehidupan sosial bergerak cepat ke arah konsumsi normal di tengah produksi dan pekerjaan yang belum pulih,” tuturnya.
Ali mengemukakan laporan Bank Indonesia menyebutkan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah sedikit memburuk paskabencana. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tengah pada Februari 2019 mencapai 3,54% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,19%.
“Salah satu penyebabnya adalah dampak bencana yang menyebabkan tenaga kerja kehilangan mata pencahariannya terutama pada sektor pertanian dan perdagangan,” pungkasnya.(OL-5)
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved