Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA Hukum kubu 02 meminta hakim konstitusi bersikap proporsional dalam sidang gugatan sengketa pemilihan presiden. Hal itu diungkapkan ketika sidang tengah berlangsung, Jumat (21/6).
"Majelis publik melihat dan mendengar persidangan ini, untuk itu kami ingin agar nuansa objektivitas bisa hadir dalam sidang ini," ujar Kuasa Hukum 02 Nasrullah.
Nasrullah mengatakan itu karena hakim konstitusi menganggap salah satu pernyataannya terkait keakraban saksi 01 dan 02 di TPS dianggap tidak relevan.
"Iya prinsip itu tetap kita jaga," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul.
Baca juga: Saksi TKN: Semua Setuju Pengesahan Hasil Rekap Nasional
Sebelumnya, ketika akan memasuki ruang sidang, Kuasa Hukum 02 Bambang Waidjojanto (BW) juga memprotes sikap hakim konstitusi yang dianggap tidak proporsional.
Ia mengatakan salah satu hakim MK Arief Hidayat menunjukkan keberpihakan karena menyampaikan bahwa sistem informasi penghitungan (situng) bukan merupakan acuan untuk menentukan hasil pilpres dan pileg.
"Menurut saya, hakim dengan cara argumen seperti itu mengklarifikasi pernyataan dari saksi kepada pihak yang lain itu sudah keberpihakan. Menurut saya begitu," ujar BW.
BW menilai, cara seperti itu bisa dilakukan hakim konstitusi di dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Bila disampaikan secara lisan di dalam sidang yang disaksikan publik, sama saja mempertontonkan keberpihakan secara jelas. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved