Tidak Bisa Tenang, BW Ditegur Hakim MK

Arief Budiman Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto 

KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.

Daftar Cawapres, Mahfud Pakai Baju yang Disiapkan Lima Tahun Lalu

Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.

KPID: Banyak Pihak yang Curi Start Kampanye

KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.

Pendukung Jokowi 2019 Disebut Beralih ke Prabowo

PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.

Upaya KPU Cegah Korban Jiwa Petugas Pemilu 2024

Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.

Ganjar Batal Capres, Joman Dukung Prabowo

"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.

Gugatan Wamen Rangkap Jabatan BUMN, MK Nyatakan tidak Dapat Diterima

Kerugian konstitusional yang diuraikan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual bahkan bukan juga sebagai kerugian yang bersifat potensial.

MK Diharapkan Kabulkan Gugatan Wamen Rangkap Jabatan 

MK, Kamis (28/8), akan membacakan putusan terkait uji materi Pasal 23 Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara soal rangkap jabatan wakil menteri (wamen).

Aksi Solidaritas Wartawan di MK

Aksi Solidaritas Wartawan di MK

Pemilu Daerah: Membangkitkan Batang Tarandam

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.

MK Tegaskan Biaya Transportasi Gas LPG 3 Kg Bukan Objek Pajak

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.

PSHK Desak DPR Ulangi Proses Pemilihan Hakim Konstitusi Secara Transparan

Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). 

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia