Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA hukum tim 02 Bambang Widjojanto (BW) mendapat teguran dari hakim dalam sidang MK hari ini, Jumat (21/6). BW dianggap terlalu banyak beraktivitas di dalam ruangan sidang dan mengganggu suasana sidang.
"Pak Bambang supaya Anda tidak pindah-pindah ke belakang, duduk di belakang saja untuk melakukan koordinasi," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra.
BW terlihat beberapa kali bangkit dan berjalan ke bagian belakang ruang sidang. Ia terlihat melakukan koordinasi dengan beberapa orang dari tim 02.
Baca juga: Kesaksian Sumbang Sang Tahanan Kota
"Baik, semua pihak harus mentaati aturan," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul.
MK kembali melakukan sidang gugatan hasil pilpres. Tim kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadirkan dua saksi dan dua ahli dalam sidang sengketa hari ini.
Sidang hari ini berlansung sejak pukul 09.00 WIB dan beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved