Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA hukum tim 02 Bambang Widjojanto (BW) mendapat teguran dari hakim dalam sidang MK hari ini, Jumat (21/6). BW dianggap terlalu banyak beraktivitas di dalam ruangan sidang dan mengganggu suasana sidang.
"Pak Bambang supaya Anda tidak pindah-pindah ke belakang, duduk di belakang saja untuk melakukan koordinasi," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra.
BW terlihat beberapa kali bangkit dan berjalan ke bagian belakang ruang sidang. Ia terlihat melakukan koordinasi dengan beberapa orang dari tim 02.
Baca juga: Kesaksian Sumbang Sang Tahanan Kota
"Baik, semua pihak harus mentaati aturan," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul.
MK kembali melakukan sidang gugatan hasil pilpres. Tim kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadirkan dua saksi dan dua ahli dalam sidang sengketa hari ini.
Sidang hari ini berlansung sejak pukul 09.00 WIB dan beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved