Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menghadirkan ahli teknologi informasi (TI), Marsudi Wahyu Kisworo, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Menurut Ketua KPU Arief Budiman, pihaknya merasa cukup optimistis untuk membantah dalil dari kubu Prabowo-Sandi.
"Cukup (optimistis) apa yang dijelaskan oleh Prof Marsudi tadi menurut saya cukup mampu menjelaskan semua hal yang tadi malam diperdebatkan (dalam pemeriksaan saksi 02)," ujar Arief di Jakarta, Kamis (20/6)
Menurutnya, saksi-saksi yang diajukan kubu Prabowo-Sandi mampu ditangkal oleh KPU melalui pertanyaan yang diberikan kepada para saksi 02.
"Oleh karena kami sudah cukup menjelaskan apa yang kita mau, makanya kita tidak mengajukan saksi. Nah kemudian, kita menghadirkan dua ahli. Satu memberikan penjelasan tertulis dan satu hadir memberikan penjelasan langsung (dipersidangan MK)," tutur Arief.
Baca juga: Moeldoko: Ada Upaya Giring Publik bahwa 01 Curang
Dalam kesempatan yang sama, Ketua kuasa hukum KPU Ali Nurdin merasa puas dengan keterangan ahli dari pihaknya. Sebagai ahli TI, Marsudi dinilai mampu menjelaskan soal Situng yang selama ini dipermasalahkan oleh kubu 02.
"Beliau juga dulu arsitek IT KPU. Dalam keterangannya menyatakan sistem IT KPU sudah cukup bagus, kredibel. Kenapa? Karena yang akan digangguin website-nya. Situngnya sendiri berupa database yang tidak bisa diganggu,"
"Tuduhan yang menyatakan bahwa Situng direkayasa, bisa diotak-atik untuk menguntungkan salah satu pihak tidak benar. Kalau sudah begitu kan kira-kira selesai persidangannya. Tugas kami selaku kuasa hukum sudah meyakinkan Mahkamah dengan menghadirkan saksi (ahli) dan alat bukti yang cukup," tandas Ali. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved