Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon yakni Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Besok saksi masing-masing pihak untuk besok pemohon ada 15 saksi dan 2 orang ahli. Kemudian daftar nama saksi, alamat kemudian fotokopi kartu identitas masing-masing saksi dan ahli diserahkan paling tidak besok pagi dan dilampiri dengan CV-nya untuk ahli," ujar Ketua Hakim MK, Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Kemudian, untuk nama-nama saksi yang diajukan termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat diserahkan Kamis (20/6) sebelum sidang dimulai pada pukul 09.00 WIB.
Baca juga: Alasan MK Membatasi Jumlah Saksi
Hakim MK lainnya, Suhartoyo menuturkan terkait sengketa pilpres, MK berpandangan alat bukti berupa surat dan dokumen lebih diutamakan ketimbang fakta yang disampaikan oleh saksi. Oleh karena itu, alat bukti dokumen dan surat tidak dibatasi jumlahnya oleh MK, sedangkan untuk saksi perlu dibatasi.
"Ada beberapa skala prioritas mengenai penempatan alat bukti dalam soal sengketa kepentingan dalam hal ini sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)," jelas Suhartoyo. (OL-1)
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved