Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uni memgajukan penambahan saksi kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan ketua kuasa hukum BPN, Bambang Widjojanto saat persidangan sengketa hasil pilpres hari ini.
Ia mengajukan 30 saksi untuk persidangan pemeriksaan saksi besok hari.
"Jumlah (saksi) 15 fix. Pak bambang yang menentukan yang besok akan kami ambil sumpahnya. Jangan berikan beban itu kepada mahkamah," ujar hakim MK Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta, Rabu (18/6).
Baca juga : Alasan MK Membatasi Jumlah Saksi
MK juga tidak mau ambil pusing untuk menyeleksi siapa saja saksi yang akan dihadirkan BPN. Sebelumnya, Bambang juga meminta kepada Hakim MK untuk menyeleksi siapa saja dari 30 saksi yang pantas untuk dihadirkan pada persidangan lanjutan besok hari.
"Soal menentukan mana (saksi) itu wilayah pihak (BPN). Jangan tambah beban Mahkamah terkait hal-hal seperti ini," tandas Saldi.
Hakim MK lainnya, Suhartoyo mengatakan, pihaknya tidak mau banyak mendatangkan saks, jika kualitasnya tidak bagus. Aturannya, terhadap masing-masing pihak hanya dibatasi 15 orang dan 2 saksi ahli.
"Kalau tidak membatasi kami juga akan berhadapan situasi tidak bisa memeriksa secara optimal. Mahkamah ingin menggali kualitas kesaksian dari pada kuantitas, saksi" ucap Suhartoyo. (OL-7)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Ironisnya dalam praktik pengesahan UU TNI, proses pembentukannya justru terkesan politis menjadi alat kuasa dari Presiden dan DPR.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved