Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya mempersoalkan terkait perlindungan saksi setelah persidangan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya.
Bambang mengaku mengapresiasi sikap majelis hakim MK untuk memberikan perlindungan kepada saksi selama persidangan. Namun, ia menilai permasalahan sebenarnya ada setelah persidangan.
"Anggota Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan akan memberi jaminan di dalam sidang. Tapi kan pertanyaannya, ini bukan problem di dalam sidang, di luar sidang," kata Bambang, ketika ditemui usai sidang lanjutan gugatan Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).
Baca juga : MK Tolak Permintaan BPN Terkait Perlindungan Saksi dari LPSK
Bambang mengatakan berdasarkan keterangan yang ia peroleh dari para saksi, terdapat kekhawatiran setelah memberikan keterangan di persidangan nantinya.
"Cuman ada orang yang mengatakan, 'Pak saya kayaknya nggak nyaman Nanti kalau udah kalau saya sudah memberikan kesaksian itu terus apa jaminannya Pak', itu muncul pernyataan-pernyataan," kata Bambang.
Meski demikian, ia menilai sikap MK untuk memberikan perlindungan dan mendorong agar sidang berjalan dengan sejuk patut diapresiasi.
"Saya pikir tadi salah satu kehebatannya Mahkamah Konstitusi adalah dia mencoba mengakomodasi itu," kata Bambang. (OL-8)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved