Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA tim hukum Prabowo-Sandi, Dorel Almir, mengungkapkan kemungkinan pihaknya hari ini akan segera menyerahkan alat bukti yang kurang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 12 truk alat bukti yang sudah disiapkan sebelumnya, Dorel menyebut baru 4 yang siap dikirim ke MK.
"Untuk yang hari ini kemungkinan 4 truk," tutur Dorel saat ditemui di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6).
Empat truk tersebut berisi dokumen-dokumen C1 yang telah dikumpulkan menjadi alat bukti Prabowo-Sandi. Dokumen C1 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Bali dan Jogja.
"Selanjutnya nanti menyusul bagian lain, jadi hari ini kita lengkapi dulu alat bukti yang masih kurang," tutur Dorel.
Baca juga: MK Nilai Alat Bukti Gugatan Prabowo-Sandi Tak Lengkap
Dorel mengaku penyerahan bukti ke MK harus dilakukan secara bertahap. Saat ini tim kuasa hukum Prabowo-Sandi masih melakukan proses fotokopi penggandaan alat bukti yang belum selesai.
"Kendalanya yang pertama adalah proses fotokopi atau penggandaan memerlukan ketelitian dan kehati-hatian ya, tentu kita harus menyampaikan yang benar-benar cermat danteliti lagi agar alat bukti itu tidak tumpang tindih," jelasnya.
Dorel pun memastikan Prabowo-Sandi akan tetap menyerahkan 12 truk alat bukti ke MK.
"Kita tetap akan menyerahkan keseluruhan seperti yang sudah disampaikan dalam persidangan kemarin. Ini kita terus berkoordinasi dengan MK," pungkasnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved