Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ANGGOTA tim hukum Prabowo-Sandi, Dorel Almir, mengungkapkan kemungkinan pihaknya hari ini akan segera menyerahkan alat bukti yang kurang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 12 truk alat bukti yang sudah disiapkan sebelumnya, Dorel menyebut baru 4 yang siap dikirim ke MK.
"Untuk yang hari ini kemungkinan 4 truk," tutur Dorel saat ditemui di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6).
Empat truk tersebut berisi dokumen-dokumen C1 yang telah dikumpulkan menjadi alat bukti Prabowo-Sandi. Dokumen C1 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Bali dan Jogja.
"Selanjutnya nanti menyusul bagian lain, jadi hari ini kita lengkapi dulu alat bukti yang masih kurang," tutur Dorel.
Baca juga: MK Nilai Alat Bukti Gugatan Prabowo-Sandi Tak Lengkap
Dorel mengaku penyerahan bukti ke MK harus dilakukan secara bertahap. Saat ini tim kuasa hukum Prabowo-Sandi masih melakukan proses fotokopi penggandaan alat bukti yang belum selesai.
"Kendalanya yang pertama adalah proses fotokopi atau penggandaan memerlukan ketelitian dan kehati-hatian ya, tentu kita harus menyampaikan yang benar-benar cermat danteliti lagi agar alat bukti itu tidak tumpang tindih," jelasnya.
Dorel pun memastikan Prabowo-Sandi akan tetap menyerahkan 12 truk alat bukti ke MK.
"Kita tetap akan menyerahkan keseluruhan seperti yang sudah disampaikan dalam persidangan kemarin. Ini kita terus berkoordinasi dengan MK," pungkasnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved