Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakui tidak bisa melindungi saksi yang akan diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Juru bicara LSPK Rully Novian di Jakarta, Sabtu (15/6), menjelaskan peraturan perundangan LPSK berwenang untuk memberikan perlindungan saksi dan korban dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai perselisihan sengketa suara pemilu.
Akan tetapi, lanjut dia, LPSK memberikan saran kepada kuasa hukum Prabowo-Sandi untuk membicarakan kepada MK. Sehingga, sambung dia, memberi persetujuan agar LPSK memberi perlindungan kepada saksi yang akan diajukan pasangan Prabowo-Sandi.
Baca juga: 02 akan Hadirkan Saksi Pamungkas di Persidangan MK
Sabtu (15/6), tim Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi LPSK meminta perlindungan bagi saksi dan ahli mereka dalam persidangan perselisihan suara pemilihan umum di MK. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved