Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakui tidak bisa melindungi saksi yang akan diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Juru bicara LSPK Rully Novian di Jakarta, Sabtu (15/6), menjelaskan peraturan perundangan LPSK berwenang untuk memberikan perlindungan saksi dan korban dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai perselisihan sengketa suara pemilu.
Akan tetapi, lanjut dia, LPSK memberikan saran kepada kuasa hukum Prabowo-Sandi untuk membicarakan kepada MK. Sehingga, sambung dia, memberi persetujuan agar LPSK memberi perlindungan kepada saksi yang akan diajukan pasangan Prabowo-Sandi.
Baca juga: 02 akan Hadirkan Saksi Pamungkas di Persidangan MK
Sabtu (15/6), tim Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi LPSK meminta perlindungan bagi saksi dan ahli mereka dalam persidangan perselisihan suara pemilihan umum di MK. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved