Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakui tidak bisa melindungi saksi yang akan diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Juru bicara LSPK Rully Novian di Jakarta, Sabtu (15/6), menjelaskan peraturan perundangan LPSK berwenang untuk memberikan perlindungan saksi dan korban dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai perselisihan sengketa suara pemilu.
Akan tetapi, lanjut dia, LPSK memberikan saran kepada kuasa hukum Prabowo-Sandi untuk membicarakan kepada MK. Sehingga, sambung dia, memberi persetujuan agar LPSK memberi perlindungan kepada saksi yang akan diajukan pasangan Prabowo-Sandi.
Baca juga: 02 akan Hadirkan Saksi Pamungkas di Persidangan MK
Sabtu (15/6), tim Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi LPSK meminta perlindungan bagi saksi dan ahli mereka dalam persidangan perselisihan suara pemilihan umum di MK. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved