Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakui tidak bisa melindungi saksi yang akan diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Juru bicara LSPK Rully Novian di Jakarta, Sabtu (15/6), menjelaskan peraturan perundangan LPSK berwenang untuk memberikan perlindungan saksi dan korban dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai perselisihan sengketa suara pemilu.
Akan tetapi, lanjut dia, LPSK memberikan saran kepada kuasa hukum Prabowo-Sandi untuk membicarakan kepada MK. Sehingga, sambung dia, memberi persetujuan agar LPSK memberi perlindungan kepada saksi yang akan diajukan pasangan Prabowo-Sandi.
Baca juga: 02 akan Hadirkan Saksi Pamungkas di Persidangan MK
Sabtu (15/6), tim Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi LPSK meminta perlindungan bagi saksi dan ahli mereka dalam persidangan perselisihan suara pemilihan umum di MK. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved