Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MASSA dari Front Pembela Islam (FPI) mulai memadati area Patung Kuda Jalan Merdeka Barat. Ketua FPI mengaku perihal kedatangannya tidak bermaksud untuk kepentingan politik.
Ketua FPI, Khabib Sobri Lubis, menyatakan kedatangannya hanya mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melaksanakan tugasnya dan untuk menyatakan pendapat di depan publik.
Baca juga: FPI Bekasi Sebut tak Ada Pergerakan Massa ke MK
Massa FPI mulai berdatangan pada pukul 14.00 WIB. Namun, ketua FPI tidak mengatakan jumlah pasti laskar FPI yang hadir di area patung kuda.Selain itu, pihak FPI juga akan menerima segala keputusan MK yang masih menyelenggarakan sidang sampai detik ini.
"Apapun yang terjadi kita akan terima, kita turun bukan karena dukung 02," kata Khabib Sobri Lubis di Area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Pihaknya mengaku, kehadirannya di jalan Merdeka Barat juga tidak atas koordinasi dengan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
"Engga ada kordinasi dengan Prabowo, ini inisiatif. Kita ingin aman, laskar FPI turun hari ini dalam rangka keamanan, mereka untuk mengawasi adanya penyusup," ujar Khabib Sobri Lubis.
"Kita ingin penegakan kebenaran, Prabowo sudah bagus, untuk tidak datang. Kita datang kesini bukan urusan poltik, kita untuk kebenaran," imbuhnya. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved