Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya menemukan 37.324 TPS baru dalam Pemilu kali ini.
Nasrullah mengatakan, semua TPS tersebut tidak memiliki daftar pemilih tetap (DPT). Namun, dalam Situng KPU, terdapat suara dari DPT tersebut. Ia mengatakan setelah melakukan penghitungan, dari 37.324 TPS tersebut muncul 8.319.073 suara. Hal ini, kata ia, berpotensi digunakan untuk penggelembungan suara.
Baca juga: Ini Alasan Tim Hukum Prabowo Kutip Pernyataan Yusril
"Ada sekitar 37.324 TPS di seluruh Indonesia yang semula angka DPT-nya 0. Ini potensial digunakan untuk penggelembungan suara," kata Nasrullah, ketika membacakan permohonan pada sidang perdana gugatan Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).
Selain itu, Nasrullah juga menuding KPU terlibat dalam pengaturan suara yang tidak sah. Hal tersebut diketahui setelah pihaknya melihat pola suara tidak sah di beberapa daerah.
"Di Magetan dimana pola suara tidak sah yang ada di dalam seluruh TPS nya adalah 22,12,7,5 atau 26,59,26,59. Hal serupa juga terjadi di Desa Wungu, Madiun yang pola suara tidak sahnya adalah 5,6,11,6,11,12," kata Nasrullah. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved