Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya menemukan 37.324 TPS baru dalam Pemilu kali ini.
Nasrullah mengatakan, semua TPS tersebut tidak memiliki daftar pemilih tetap (DPT). Namun, dalam Situng KPU, terdapat suara dari DPT tersebut. Ia mengatakan setelah melakukan penghitungan, dari 37.324 TPS tersebut muncul 8.319.073 suara. Hal ini, kata ia, berpotensi digunakan untuk penggelembungan suara.
Baca juga: Ini Alasan Tim Hukum Prabowo Kutip Pernyataan Yusril
"Ada sekitar 37.324 TPS di seluruh Indonesia yang semula angka DPT-nya 0. Ini potensial digunakan untuk penggelembungan suara," kata Nasrullah, ketika membacakan permohonan pada sidang perdana gugatan Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).
Selain itu, Nasrullah juga menuding KPU terlibat dalam pengaturan suara yang tidak sah. Hal tersebut diketahui setelah pihaknya melihat pola suara tidak sah di beberapa daerah.
"Di Magetan dimana pola suara tidak sah yang ada di dalam seluruh TPS nya adalah 22,12,7,5 atau 26,59,26,59. Hal serupa juga terjadi di Desa Wungu, Madiun yang pola suara tidak sahnya adalah 5,6,11,6,11,12," kata Nasrullah. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved