TKN: Poin Permohonan Prabowo-Sandi Lemah

KETUA kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN), Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menejelaskan pokok-pokok permohonan Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya bersifat asusmi tanpa fakta. Yusril menilai, pokok-pokok permohonan Prabowo-Sandi yang telah dibacakan tersebut dapat dipatahkan.

"Pokok-pokok permohonan yang tadi sudah dibacakan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi bukan bukti yang dibawa ke persidangan ini. Jadi semua (pokok perkara) dapat dipatahkan karena hanya berupa asumsi," tutur Yusri di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).

Baca juga: Bantah Kenaikan Gaji ASN Politis, TKN: Itu Upaya Kesejahteraan

Yusril mempertanyakan kembali salah satu poin pokok perkara Prabowo-Sandi yang menuduh Jokowi-Ma'ruf memanfaatkan kebijkannya untuk meraih suara dari aparatur sipil negara (ASN). Menurut Yusril, paparan kuasa hukum Prabowo-Sandi sama sekali tidak menujukkan fakta terjadinya pelanggaran ASN.

"Persidangan ini kan harus menggali fakta-fakta. Kalau misalkan dikatakan gaji pegawai negeri naik, bayar THR maka harus dibuktikan kekalahan mereka itu kan 17 juta suara berapa banyak dan di mana saja sih peningkatan suara dari pegawai negeri di seluruh indonesia dan keluarganya," tutur Yusril.

Selain itu, Yusril juga mempertanyakan poin pokok perkara Prabowo-Sandi terkait ajakan capres 01 Jokowi kepada pendukungnya untuk memakai baju putih saat datang ke TPS. Menurut Yusril, ajakan tersebut tidak memiliki pengaruh apa-apa terkait tertinggalnya suara Prabowo-Sandi oleh Jokowi-Ma'ruf.

"Mereka mengatakan Pak Jokowi curang karena mengajak pemilih paka baju putih saat datang ke TPS. Lalu memang apa hubungannya? Mau pakai baju putih hitam terus milih di kotak suara bagaimana cara membuktikannya? Jadi masih merupakan asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan ini," ungkapnya.

Yusril menilai pokok-pokok perkara Prabowo-Sandi lemah karena tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pelanggaran terstruktur, sistematis di hadapan hakim MK. Tuduhan-tudahan Prabowo-Sandi, dikatakan Yusril, hanya bersifat umum tanpa bisa menunjukkan secara konkrit lokasi terjadinya pelanggaran.

"Omongan seperti itu tidak punya nilai pembuktian sama sekali, lemah sekali," ungkapnya. (OL-6)