Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH sekjen partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang juga menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional ikut hadir ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan dukungan bagi tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf selama persidangan.
"Kami hadir memberikan dukungan," kata Sekjen Nasdem Johnny G Plate di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).
Baca juga: Di MK, BW Nilai Ajakan Pakai Baju Putih Langgar Asas Pemilu
Johnny mengatakan para sekjen juga ingin memastikan apa saja dalil gugatan Prabowo-Sandi yang diterima MK untuk disidangkan. Berdasarkan pantauan sejumlah sekjen partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang hadir antara lain, Johnny G Plate, Raja Juli Antoni (PSI), Herry Lontung Siregar (Hanura), Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar), Verry Surya Hendrawan (PKPI).
Seluruhnya kompak mengenakan pakaian kemeja putih. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK dimulai tepat pukul 09.00 WIB, dihadiri kuasa hukum Prabowo-Sandi selaku Pemohon, KPU selaku Termohon, Bawaslu selaku Pemberi Keterangan dan kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf selaku Pihak Terkait.
Saat ini, MK memberlakukan skorsing sidang PHPU untuk memberikan kesempatan bagi pihak beragama Islam menunaikan ibadah Salat Jumat. (Ant/OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved