Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SRI Sultan Hamengkubuwono X dianggap sebagai tokoh yang cocok untuk mempertemukan dua tokoh yang berkontestasi dalam Pilpres 2019, Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Pasalnya, Sultan HB X merupakan tokoh netral yang tidak berpartai politik. "Tokoh yang dianggap netral dan cocok serta bisa diterima oleh kedua kubu hanyalah Sri Sultan Hamengkubuwono," kata Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, di Yogyakarta, kemarin.
Yudian berharap rekonsiliasi tersebut bisa digelar dalam waktu dekat di tengah suasana Lebaran. "Selain itu, perlu segera digelar pula halalbihalal bagi pendukung pasangan capres/cawapres, dengan harapan akan menurunkan suasana tegang pascapilpres. Kedua kubu pendukung saling memaafkan dan saling meminta maaf. Syukur-syukur pertemuan itu dilakukan sebelum putusan MK," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rekonsiliasi antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan lebih mudah dilakukan setelah MK menyelesaikan proses persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). "Saya yakin setelah MK memutuskan, apa pun, kedua belah pihak menerimanya. Nah, kalau sudah selesai itu, rekonsiliasinya akan lebih mudah," katanya.
Kalla menyebutkan, setelah melakukan pertemuan dengan capres Prabowo Subianto di bulan Ramadan lalu, dirinya menilai Prabowo akan menerima hasil putusan MK terkait dengan gugatan PHPU tersebut. "Saya yakin akan diterima, Pak Prabowo juga orang realistis. Kalau mau lebih aman tentu sekarang, tapi juga ada faktor-faktor lain," tambahnya.
JK mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu, mereka berdua membahas mengenai kondisi pascapilpres, juga upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa. "Sebagai kawan, kita bicara solusi negeri yang akan datang, kita utamakan keadilan ekonomi. Salah satu tujuan Pak Prabowo adalah keadilan ekonomi, jadi kita sama-sama bicara lagi seperti itu, yang lainnya semua sepakat," jelasnya. (AU/Ant/P-4)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved