Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Periode 2019-2023 Yenti Garnasih berharap timnya mampu mendapatkan pimpinan KPK yang bisa mengoptimalkan soal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Soal pencucian uang ini dinilai menjadi kelemahan KPK saat ini.
"Antara lain, ya TPPU-nya masih lemah, itu pasti akan kita cari yang TPPU-nya yang lebih greng. Kami mau agar asset tracing itu lebih ya. Kan sekarang BLBI itu baru akan aset tracing untuk TPPU, kita akan cari seperti itu," ujar Yenti seusai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan itu, Pansel KPK dan pimpinan KPK berdiskusi awal terkait dengan beberapa isu strategis yang diharapkan dapat menjadi masukan pansel dalam proses seleksi tersebut.
''Terutama masukan berkaitan dengan kinerja KPK sekarang dan KPK yang diharapkan empat tahun ke depan. Jadi, kita berbicara kendalanya apa, keberhasilannya seperti apa selama ini, dan akan kita tingkatkan di empat tahun ke depan," ujarnya.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meng-akui lemahnya soal TPPU lantaran memang kekurangan sumber daya manusia. "Harus diakui kita memang belum intens karena kembali lagi, ahlinya perlu banyak, makanya kita menghitungnya hati-hati. Makanya kemarin BPK menyoroti soal barang sitaan. Itu perlu banyak orang, model, dan sistem."
Pada kesempatan itu, Saut menekankan agar Pansel KPK mendapatkan sosok yang berintegritas. Selain itu, sosok yang tidak memiliki tekanan dari pihak lain pun harus diutamakan pansel. "Yang dicari itu ialah orang yang datang dengan Tuhannya, tidak perlu orang lain," ujarnya.
Saut mengungkapkan seleksi calon pimpinan KPK akan berjalan dengan baik tanpa intervensi pada tahap psikotes. Itu diungkapkan berdasarkan pengalamannya ketika mengikuti seleksi dulu.
"Paling tidak sampai 48 besar itu murni hasil otak yang bersangkutan. Paling kalau 10 besar itu baru di DPR," tuturnya.
Seusai berdiskusi dengan pimpinan KPK, Pansel KPK juga bertemu dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.
Pada kesempatan itu Jaksa Agung mengatakan pihaknya akan menyodorkan sejumlah nama untuk mengisi pimpinan KPK periode 2019-2023.
"Bagi kejaksaan kan ini kepercayaan. Tentunya karena dipercaya menyodorkan nama, ini bagi kita juga beban. Kita coba untuk mencarikan figur-figur yang terbaik. Itu yang kita lakukan nanti," kata Prasetyo.
Pansel KPK hari ini berencana bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. (Mir/Faj/X-10)
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Ade Safri menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang terkait dengan penawaran umum perdana atau IPO sebuah saham.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Hakim Ketua Efendi pun langsung menanyakan kepemilikan mobil dan motor mewah itu kepada Ariyanto.
Bareskrim Polri tangkap 5 tersangka judi online yang mengoperasikan 21 situs melalui 17 perusahaan fiktif.
KETUA Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid Basyaiban atau Gus Yazid ditangkap di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (23/12) pukul 22.30 WIB oleh penyidik gabungan Kejaksaan
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved