Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mulai menerima alat bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alat bukti tersebut datang secara bertahap diantarkan menggunakan dua mobil PT Pos Indonesia.
Alat bukti KPU berisikan berkas dan dokumen terkait penghitungan suara. Berkas-berkas tersebut tersusun rapi di dalam boks kontainter berbahan plastik. Setiap kontainer diberi nama berdasarkan provinsi.
Komisioner KPU Hasyim Ashari menjelaskan setiap KPU provinsi masing-masing akan menyerahkan alat bukti dokumen sebanyak delapan kontainer. Total alat bukti mencapai 272 kontainer.
Baca juga: BPN: Alat Bukti Tambahan akan Dibawa Saat Sidang Perdan
"Masing-masing kontainer dengan ukuran panjang 60 cm x lebar 40 cm x tinggi 40 cm = 96 ribu cm3," tutur Hasyim di Jakarta, Rabu (12/6).
Hasyim menjelaskan, banyaknya alat bukti yang dimiliki oleh KPU menunjukkan bahwa KPU serius untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. KPU siap menjawab tudingan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Prabowo-Sandi yang menggugat hasil penghitungan suara. (Uta)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved