Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mulai menerima alat bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alat bukti tersebut datang secara bertahap diantarkan menggunakan dua mobil PT Pos Indonesia.
Alat bukti KPU berisikan berkas dan dokumen terkait penghitungan suara. Berkas-berkas tersebut tersusun rapi di dalam boks kontainter berbahan plastik. Setiap kontainer diberi nama berdasarkan provinsi.
Komisioner KPU Hasyim Ashari menjelaskan setiap KPU provinsi masing-masing akan menyerahkan alat bukti dokumen sebanyak delapan kontainer. Total alat bukti mencapai 272 kontainer.
Baca juga: BPN: Alat Bukti Tambahan akan Dibawa Saat Sidang Perdan
"Masing-masing kontainer dengan ukuran panjang 60 cm x lebar 40 cm x tinggi 40 cm = 96 ribu cm3," tutur Hasyim di Jakarta, Rabu (12/6).
Hasyim menjelaskan, banyaknya alat bukti yang dimiliki oleh KPU menunjukkan bahwa KPU serius untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. KPU siap menjawab tudingan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Prabowo-Sandi yang menggugat hasil penghitungan suara. (Uta)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap 15 perkara pengujian undang-undang.
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved