Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mulai menerima alat bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alat bukti tersebut datang secara bertahap diantarkan menggunakan dua mobil PT Pos Indonesia.
Alat bukti KPU berisikan berkas dan dokumen terkait penghitungan suara. Berkas-berkas tersebut tersusun rapi di dalam boks kontainter berbahan plastik. Setiap kontainer diberi nama berdasarkan provinsi.
Komisioner KPU Hasyim Ashari menjelaskan setiap KPU provinsi masing-masing akan menyerahkan alat bukti dokumen sebanyak delapan kontainer. Total alat bukti mencapai 272 kontainer.
Baca juga: BPN: Alat Bukti Tambahan akan Dibawa Saat Sidang Perdan
"Masing-masing kontainer dengan ukuran panjang 60 cm x lebar 40 cm x tinggi 40 cm = 96 ribu cm3," tutur Hasyim di Jakarta, Rabu (12/6).
Hasyim menjelaskan, banyaknya alat bukti yang dimiliki oleh KPU menunjukkan bahwa KPU serius untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. KPU siap menjawab tudingan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Prabowo-Sandi yang menggugat hasil penghitungan suara. (Uta)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved