Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah menyiapkan kurang lebih 18 alat bukti untuk menyanggah tuduhan kecurangan yang disampaikan oleh tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Bukti atau jawaban TKN akan dipaparkan saat sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Bidang Hukum dan Advokasi TKN sekaligus sekretaris Tim Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan menuturkan ke 18 bukti yang sudah disiapkan merupakan jawaban-jawaban atas dalil permohonan pemohon.
Ade menambahkan, TKN tidak menutup kemungkinan untuk kembali menambah bukti jika dirasa perlu..
Baca juga : Jokowi-Ma'ruf Tunjuk 33 Pengacara untuk Sengketa Pilpres
"Yang jelas bantahan yang kami sampaikan adalah mengacu pada ketentuan regulasi yang ada baik itu UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan peraturan MK mengenai tidak adanya revisi terhadap permohonan pemohon, jadi sampai saat ini kami melihat adalah yang kami sampaikan tentang dalil-dalil atau bantahan dari dalil-dalil yang disampaikan pemohon," kata Ade di Jakarta, Selasa (11/4).
Selain itu, lanjut Ade, TKN juga sudah menyiaplan seluruh jawaban atau eksepsi untuk menolak revisi perbaikan permohonan dalil-dalil yang disampaikan oleh tim BPN.
Tim hukum TKN juga secara resmi telay mendaftarkan diri ke MK selaku pihak terkait dalam sengekta gugatan pilpres 2019.
"Kami tadi sudah masukkan surat kuasa hukum ke panitera MK," paparnya.
Ade melanjutkan TKN telah menyiapkan 33 kuasa hukum untuk menjalani persidangan. Nama-nama 33 kuasa hukum tersebut juga telah dilaporkan ke MK dan telah mendapatkan surat kuasa dari pasangan calon nomor urut 01.
"Tim surat kuasanya itu berjumlah 33 orang yang diketuai oleh Profesor Yusril Izral Mahendra," ujarnya. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved