Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa independensi sembilan hakim MK merupakan hal yang tak bisa ditawar. Hal itu ia ungkapkan jelang persiapan pelaksaan sidang perdana gugatan pilpres oleh kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 14 Juni mendatang.
“Independensi adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tutur Anwar di Gedung MK, Jakarta, kemarin.
MK, kata dia, tidak akan terpe-ngaruh atas segala bentuk intervensi. Intervensi yang dilakukan tidak berarti bagi para hakim MK untuk memutus perkara sengketa pilpres secara independen. “Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT,” ujarnya.
Mengenai tudingan keberpihakan dirinya kepada calon presiden nomor urut 01 Jokowi, Anwar memastikan bahwa hal tersebut tidaklah benar.
“Saya ini lulusan pesantren dan diajarkan bahwa bersalaman dapat dilakukan tanpa melihat tingkat kedudukan seseorang. Jadi, tidak ada kaitannya dengan misalnya saya berjabat tangan dengan siapa pun, lalu saya menjadi tunduk,” tuturnya.
Kendati demikian, Anwar melanjutkan MK terbuka terhadap kritik yang disampaikan melalui media sosial. “Masukan (kritik) itu obat bagi kami semua. Untuk para hakim serta seluruh jajaran MK mulai dari sekjen hingga perangkat pengadilan,” tegasnya.
MK akan mulai meregistrasi permohonan peserta pilpres yang mengajukan gugatan pada hari ini. Pada 14 Juni 2019, MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan. Selanjutnya pada 17-21 Juni 2019 MK akan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian.
MK secara resmi membacakan sidang putusan pilpres pada 28 Juni 2019. Adapun untuk pileg, MK baru meregistrasi pada 1 Juli 2019 dan rampung dituntaskan pada 9 Agustus 2019.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti sanggahan dalam menghadapi gugatan hasil Pilpres 2019 di MK. “Sampai hari ini (kemarin) KPUD belum ada kesulitan untuk menjelaskan dugaan kesalahan yang disangkakan kepada kita,” ujar Arief di Gedung KPU, Jakarta, kemarin. (Uta/Gol/X-4)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved