Stabilitas Politik Jelang Sidang MK Harus Dijaga

PEMERINTAH mengapresiasi seluruh pihak peserta pesta demokrasi yang mengajukan penyelesaian sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. 

Pemerintah ingin stabilitas politik jelang sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tetap terjaga.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seusai memimpin rapat rapat tingkat menteri terkait perkembangan situasi bidang politik, hukum, dan keamanan, Senin (10/6). 

Hadir pula sejumlah Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.

"Kembali konsentrasi kita menjaga stabilitas politik terutama menjelang sidang MK, penyelesaian permasalahan pascapemilu serentak. Kita bersyukur, berikan apresiasi kepada kontestan yang saat ini memilih menyelesaikan permasalahan lewat MK, berbagai sengketa dan perselisihan selama masa pemilu," ujarnya.

Pemerintah, sambung dia, berharap para kontestan pemilu tetap konsisten dan nantinya bersedia menerima apapun keputusan MK. Menurut dia, menerima putusan MK niscaya tidak akan memperpanjang masalah serta dapat menjamin stabilitas politik di Tanah Air.

Baca juga: Dokumen Penghitungan Suara, Bukti Utama NasDem di MK

Di sisi lain, terang Wiranto, pemerintah melihat mudik Idul Fitri 2019 relatif lebih aman dan lancar ketimbang tahun sebelumnya. Ia menyoroti jumlah kecelakaan lalu lintas yang menurun dari 1.491 kasus pada 2018 menyusut menjadi 529 di 2019.

"Sementara korban meninggal pada tahun lalu sebanyak 331, termasuk kasus kapal karam di Danau Toba, Sumatra Utara. Pada tahun ini (korban meninggal) 132 atau menyusut sebesar 50%," pungkasnya. (A-4)