Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiratno memastikan pemerintah melalui aparat penegak hukum tetap menjalankan proses hukum secara adil, jujur, dan transparan, khususnya terkait kasus kerusuhan pada aksi massa 21-22 Mei di Jakarta.
"Jadi dalam hal ini memang aparat kepolisian, apapun hasil proses penyelidikan, penyidikan, saya meminta supaya dapat segera disampaikan ke publik sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya," ujar Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6).
Penegasan itu disampaikan sebelum Wiratno memimpin rapat tingkat menteri yang membahas perkembangan situasi bidang politik, hukum, dan keamanan. Hadir pula sejumlah menteri terkait, seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Baca juga: Polisi Mulai Selidiki Kerusuhan 21 dan 22 Mei
Menurut dia, tujuan membeberkan informasi penanganan perkara ke publik agar pemerintah bisa menetralisir pelbagai spekulasi yang saat ini terus berkembang, terutama dengan adanya penangkapan para tokoh dan permasalahan hukum lainnya.
"Caranya hanya dengan memberitahukan, disampaikan ke publik sejelas-jelasnya apa yang sebenarnya terjadi dari proses hukum yang berlangsung. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, proses pembuatan berita acara perkara, dan sebagainya," tuturnya.
Mantan Panglima ABRI (TNI) itu tidak ingin muncul spekulasi yang justru membingungkan masyarakat. Ia juga berharap dengan langkah tersebut tidak terjadi pro dan kontra mengenai proses penegakan hukum yang berlaku di Tanah Air.(OL-5)
Gedung Putih menegaskan akan menyelidiki siapa dalang dibalik pemberontakan di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
Sebanyak 56 narapidana dari Lapas Narkotika Muara Beliti yang berbuat kerusuhan dipindahkan ke Lapas dengan pengamanan super maksimum di Pulau Nusakambangan.
KERUSUHAN terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Kini dilaporkan kondisinya sudah kondusif
1 Mei diperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day. Hari tersebut adalah sebuah peringatan atas solidaritas pekerja yang merujuk pada peristiwa kerusuhan Haymarket
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved