BPN Bantah Lakukan Mobilisasi Massa

PASANGAN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah akan memobilisasi massa ke Jakarta dengan memanfaatkan arus mudik Lebaran. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengaku tidak mengetahui adanya pengerahan massa dari daerah untuk memengaruhi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal digelar pasca-Lebaran ini.

“Terus terang saya tidak tahu, ya, karena kami BPN tidak melakukan mobilisasi massa untuk ke sidang di MK. Yang pasti BPN tidak melakukan semacam itu, selain menempuh langkah konstitusional,” kata Andre ketika dihubungi, kemarin.

Lebih lanjut Andre menjelaskan pihaknya saat ini fokus mempersiapkan alat bukti yang akan disampaikan dalam sidang perdana di MK pada 14 Juni mendatang.

“Yang kami lakukan mobili-sasi saksi dan data kecurang-an, itu yang kami lakukan sekarang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andre mengatakan pihaknya mempersilakan pihak kepolisian mengusut lebih lanjut perihal informasi itu. Ia memastikan pihaknya tidak mengerahkan massa dari luar daerah. “Kalau Polri punya data dan informasi, ya ungkap saja. Fokus kami memenangi gugatan dan persidangan, bukan bikin ramai di depan MK,” katanya.

Sebelumnya, Andre menyatakan pihaknya tak bisa menghalangi masyarakat yang ingin datang ke MK karena itu hak sebagai warga negara. Jika BPN mengerahkan massa, dirinyalah yang akan paling depan memimpin demo. Namun, apabila ada masyarakat yang ingin berunjuk rasa di MK, ia mengimbau agar dilakukan dengan damai. “Taati aturan, jangan anarkistis,” ucapnya.

Sebelumnya, Polri mengendus adanya mobilisasi massa tersebut untuk memenuhi MK saat sidang sengketa pilpres berlangsung. Isu mobili-sasi massa dari daerah ke Jakarta dengan memanfaatkan momen arus balik Lebaran diungkapkan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Massa tersebut dikabarkan akan menggelar aksi ketika sidang di MK perihal ­gugatan hasil pemilu oleh kubu Prabowo-Sandi. Meski demikian, Dedi mengatakan Polda Metro Jaya sudah melakukan berbagai antisipasi terkait dengan adanya isu tersebut. “Kita sudah menyiapkan langkah antisipasi,” kata Dedi. (Faj/P-4)