Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai sinyal Partai Demokrat merapat ke koalisi Joko Widodo menguat.
"Sinyal Partai Demokrat merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi kian menguat pascapertemuan keluarga SBY yang diwakili AHY dan Ibas beserta istri mengunjungi Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri," kata Karyono di Jakarta, Sabtu (8/6).
Dia mengatakan keputusan mengakomodasi Partai Demokrat boleh jadi merupakan kebutuhan pemerintahan Jokowi untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan.
Dengan keberadaan Demokrat, dukungan politik pemerintahan Jokowi di parlemen otomatis akan semakin kuat. "Di periode kedua pemerintahan, Jokowi membutuhkan dukungan politik yang kuat untuk menuntaskan pembangunan," kata dia.
Tapi di sisi lain, dengan mengakomodasi Demokrat juga akan membawa beberapa implikasi politik, antara lain bisa menjadi batu loncatan AHY untuk melenggang sendiri maju di Pilpres 2024 tanpa Jokowi dan PDIP.
"Jika hal ini yang terjadi, sama saja ibarat memelihara anak macan," ujarnya.
Baca juga: AHY belum Punya Rencana Bertemu Prabowo
Dia menekankan dengan masuknya Demokrat kepada koalisi Jokowi, bukan tidak mungkin justru akan membonsai Demokrat dan AHY itu sendiri.
Karena, sambung dia, pada Pemilu 2024 Partai Demokrat belum tentu mendapat coattail effect atau efek ekor jas. "Jika sendainya AHY sendiri yang menjadi menteri, gerakan dan manuver politik AHY tidak bisa sebebas jika dia berada di luar pemerintahan," ujar dia.
Terlepas dari beragam spekulasi ke depan, Karyono mengakui silaturahim keluarga SBY dengan Jokowi dan Megawati sangat penting.
"Jauh dari hiruk-pikuk kepentingan politik, silahturahim para pemimpin bangsa seperti yang dilakukan keluarga SBY, Jokowi, Megawati, dan lainnya sangat dibutuhkan untuk merekatkan kembali persatuan yang sudah mulai retak dan menguatkan kembali nilai-nilai demokrasi yang belakangan mulai menurun," jelasnya. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved