Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memasukkan Partai NasDem ke partai yang patuh dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu. Berdasarkan audit yang dilakukan kantor akuntan publik (KAP) kepada KPU, Nasdem menjadi salah satu dari tujuh parpol peserta Pemilu 2019, yang masuk kategori patuh. Demikian diungkapkan Komisioner KPU Hasyim Asyari di Jakarta, akhir pekan lalu.
Adapun ke-7 partai yang masuk kategori patuh ialah Partai Golkar, NasDem, Garu-da, PKS, Perindo, PSI, dan Hanura. Sementara PKB, Gerindra, PDIP, Berkarya, PPP, PAN, Demokrat, PBB dan PKPI tergolong partai yang tidak patuh.
Disebutkan, ada sejumlah alasan mengapa partai dikategorikan tidak patuh yakni salah satunya mengenai periodisasi pembukuan laporan awal dana kampanye (LADK) tidak sesuai waktu yang telah ditentukan. "Diatur bahwa pembukuan dimulai tiga hari setelah penetapan parpol peserta Pemilu yaitu 20 Februari 2018. Faktanya, ditemukan KAP bahwa pembukuan LADK parpol dimulai di antaranya di tanggal 20 September 2018, bersamaan dengan pembukaan RKDK (rekening khusus dana kampanye)," paparnya.
Selain itu, tambah Hasyim, dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg ditemukan KAP tidak dimasukkan ke dalam RKDK. "Kalau mengacu dalam peraturan KPU, semua sumbangan harus terlebih dahulu masuk ke RKDK," tukasnya.
NasDem ajak diaspora
Terpisah, Wakil Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Fransiskus Taslim menuturkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan peran seluruh WNI termasuk kalangan diaspora. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara yang efektif untuk mengoptimalkan kontribusi para diaspora di mana pun berada.
"Dengan menyinergikan seluruh potensi masyarakat, niscaya Indonesia akan tampil sebagai salah satu kekuatan besar dunia pada masa mendatang," ujarnya saat berbicara dalam Dialog Kebangsaan bertajuk di Collegio Dei Verbo Divino Via Dei Verbiti, Roma, Italia.
Dalam paparannya, Taslim juga berharap para diaspora senantiasa mengembangkan keterlibatannya dalam hidup bermasyarakat.
"Terjunlah ke akar rumput agar terhindar dari elitisme," ujarnya. (Mir/Uta/P-4)
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
JPPR menyebut pentingnya aturan dana kampanye untuk mengatasi biaya politik tinggi dalam pemilu. Biaya politik yang mahal ditengarai menjadi cikal-bakal korupsi pejabat publik.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
Selama ini pelaporan dana kampanye hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif. Dana yang dilaporkan juga diduga tak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan.
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka mengingatkan kepada para pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada bahwa pelanggaran dana kampanye memiliki konsekuensi hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved