Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRES Metro Jakarta Pusat bersama dengan instansi terkait melakukan pembongkaran barikade beton dan kawat berduri yang ada di sejumlah objek vital negara.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Harry Kurniawan menuturkan pembongkaran ini merupakan perintah dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono.
"Atas perintah Bapak Kapolda Metro Jaya, kami dari jajaran Polres Jakarta Pusat bekerja sama dengan instansi terkait baik Dishub maupun dari Dinas PU melakukan pembongkaran baik itu kawat, beton, maupun barrier yang sudah terpasang sejak dari tanggal 21," ujar Harry saat ditemui di Gedung Bawaslu RI, Senin (27/5) siang.
Harry menjelaskan pembongkaran dilakukan di beberapa titik seperti Bawaslu, KPU, Istana Negara, Makhamah Konstitusi dan Gedung Sapta Pesona yang berada di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sehingga, bertahap, masyarakat dapat melakukan aktivitas secara normal.
"Yang ada di Bawaslu, KPU, Istana Negara dan di depan MK ataupun Sapta Pesona. Semua barrier, baik dari beton maupun barrier yang kawat semua dibuka dan masyarakat secara bertahap akan melaksanakan aktivitas di jalur-jalur tersebut secara normal," terang Harry.
Baca juga: Polisi Tambah Barikade Beton di Depan Gedung Bawaslu
Lebih detail Harry menjelaskan pembongkaran barikade tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh pihak Kepolisian. Salah satu pertimbangan, situasi di wilayah-wilayah tersebut telah berjalan normal pascakericuhan 21-23 Mei lalu.
Selain itu pertimbangan lainnya, menurut Harry, karena banyak warga masyarakat, khususnya pengguna kendaraan yang mengeluh terbatasnya akses jalan akibat pemblokiran di beberapa titik tersebut.
"Terkait masalah penutupan arus ini, masyarakat banyak yang merasa terganggu dan masyarakat menyampaikan untuk segera dibuka," tuturnya.
Harry pun menambahkan Polri bersama TNI dan instansi terkait lainnya, tidak akan mengurangi jumlah personel yang disiagakan di objek-objek vital walaupun barikade telah dibongkar. Dalam menangani kehadiran massa pengunjuk rasa, pengamanan oleh Kepolisian tidak hanya dilakukan melalui penutupan jalan.
"Kan kalau polisi menangani aksi unjuk rasa itu ada tahapan dan prosesnya tidak harus selalu menutup arus, tidak harus tahu mengalirkan arus, kita sudah menyiapkan personel dan cara bertindak setiap akan melaksanakan," terang Harry.(OL-5)
Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini merujuk pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur tentang alasan pembenar.
Ia menegaskan pembelaan tidak hanya melindungi keanggotaan tubuh ataupun nyawa, melainkan barang milik pribadi masuk pada kategori pembelaan terpaksa tersebut.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
Dude merupakan brand ambassador PT DSI. Maka itu, penyidik perlu mendengarkan keterangan suami artis Alyssa Soebandono itu.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved