Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENUTUPAN dan pengalihan sejumlah ruas jalan membuat tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menarasikan dengan pemblokadean jalan saat hendak menyerahkan gugatan hasil Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Politisi Partai NasDem Taufik Basari melalui akun twitter @taufikbasari menanggapinya dengan santai.
Pasalnya, pria yang kerap disapa Tobas itu juga mengalami penutupan dan pengalihan jalur saat mengajukan sengketa pemilu legislatif ke MK.
Sebenarnya djalan di merdeka barat dipasang penghalan sdh sedjak bbrp hari lalu. Ketika sy dkk rombongan BAHU NasDem mendaftar ke MK utk sengketa pileg, kita jg harus memutar lewat belakang pdhal membawa 16 kontainer box. Kontainer box ya bukan truk kontainer.
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved