Pengamat: MK Diharapkan Terapkan Peradilan yang Independen

PAKAR Hukum Tata Negara Refly Harun mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan persidangan sengketa hasil Pemilihan Umum 2019 dengan adil. Sembilan hakim MK diharapkan berlaku sebagai negarawan yang mengutamakan independensi sebagai seorang hakim.

"Pesan penting untuk MK agar bisa melakukan persidangan seadil-adilnya, sebaik-baiknya, dan setransparan mungkin," ujar Refly ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (24/5).

Refly melanjutkan, jika MK mampu menjalankan perannya sebagai lembaga yang adil dan independen maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menolak dan memperkerarakan hasil Pemilu. Semua pihak harus bisa legawa menerima apa pun keputusan yang nanti akan dikeluarkan oleh hakim MK.

"Apa pun yang diputuskan MK semua pihak tentu harus bisa legawa. Tidak boleh ada lagi yang masih memperkarakan hasil Pemilu," ujarnya.

Baca juga: Jaksa Agung: Anarkisme Harus Ditindak Tegas

Mengomentasi rencana tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang akan menggugat hasil Pilpres ke MK, Refly menuturkan BPN harus mampu melakukan dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif di MK.

Secara kuantitatif, jika ingin menang maka BPN harus bisa membuktikan bahwa KPU memang telah salah melakukan penghitungan suara. Baik itu terjadi karena kesalahan atau kesengajaan melalui penggelembungan atau pengurangan suara.

"Kalau BPN tidak bisa membuktikan itu maka mereka harus bergerak pada hal-hal yang bersifat kualitatif untuk meyakinkan bahwa kesalahan atau kecurangan yang ada bersifat TSM (terstruktur, sistematis, dan masif)," paparnya.

Sementara itu, hingga saat ini total sudah ada 325 pengajuan permohonan gugatan hasil Pemilu yang terdaftar di MK. 316 berasal dari Pileg DPR-RI, 9 dari DPD. Jumlah ini lebih rendah dari jika dibandingkan dengan jumlah pengajuan permohonan gugatan pada Pemilu 2014 yang mencapai 903 pengajuan. (OL-1)