Jaksa Agung: Anarkisme Harus Ditindak Tegas

Penulis: Golda Eksa Pada: Jumat, 24 Mei 2019, 18:15 WIB Politik dan Hukum
Jaksa Agung: Anarkisme Harus Ditindak Tegas

Jaksa Agung H.M Prasetyo
MI/ BARY FATHAHILAH

KORPS Adhyaksa belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus kerusuhan pascaaksi damai di Jakarta. Dalam kasus itu aparat keamanan berhasil menangkap ratusan orang yang diduga melakukan perusakan dan kejahatan lainnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo, mengatakan pihaknya masih menunggu SPDP dari kepolisian. Belum diterimanya SPDP, sambung dia, lantaran penyidik masih membutuhkan waktu untuk banyak hal, seperti mendalami, mencermati, dan mengungkap kasus lebih jauh.

"Seperti yang disampaikan kemarin ternyata diindikasikan ada pihak-pihak yang sedang dicari. Dari yang dicermati dan dari bukti yang didapatkan ternyata ada dua kelompok (perusuh)," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/5).

Kerusuhan dalam aksi damai di Jakarta muncul setelah massa spontanitas yang benar-benar menyampaikan aspirasi membubarkan diri. Kerusuhan terjadi pada malam hingga subuh, setelah aksi tersebut usai.

Baca juga: Haram Hukumnya Bertindak Anarkistis saat Bulan Ramadan

"Justru anarkisme itu terjadi setelah mendekati tengah malam. Karena sifat anarkis makanya perlu disikapi dengan tegas juga."

Ia pun tidak mempermasalahkan banyaknya tersangka yang ditangkap. Kejaksaan juga siap memeriksa satu persatu maupun perorangan. Dalam kasus itu tersangka kebanyakan dituduh melanggar Pasal 170 KUHP atau perusakan secara bersama-sama.

"Perusakan barang dan sebagainya di depan umum secara bersama-sama, sesuai Pasal 170 itu ancamannya cukup berat. Kita lihat saja seperti apa hasil penyidikan mereka. Apalagi ditemukan pula ada pelaku yang positif narkoba, termasuk ada yang kedapatan bawa senjata tajam," pungkasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More