Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA Umum DPP Barisan Kader (Barikade) Gusdur, Priyo Sambadha, mengungkapkan keprihatinan atas aksi penolakan keputusan KPU yang berlangsung ricuh.
Sementara terkait upaya pengembalian ketertiban dan keamanan di masyarakat oleh TNI dan Polri diapresiasi oleh pihaknya.
"Kami mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan melakukan tindakan hukum terhadap dalang aksi jalanan yang bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang sehingga mengganggu keamanan dan tatanan sosial," kata Priyo Sambadha melalui keterangan resmi yang diterima, Kamis (23/5).
Baca juga: MUI: Kerusuhan 22 Mei Menodai Ramadan
Sekjen Barikade Gusdur, Pasang Haro Rajagukguk, menambahkan pihaknya mengimbau elite politik negeri untuk tidak membuat pernyataan yang sifatnya memprovokasi masyarakat.
"Mengajak masyarakat luas untuk tetap mematuhi hukum yang berlaku serta menjaga situasi tetap aman, rukun dan damai dengan mengabaikan segala bentuk agitasi yang dapat membahayakan persatuan bangsa," tuturnya.(RO/OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved