Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta aparat harus tetap bersikap humanis dalam mengamankan aksi massa. Ketegasan memang diperlukan, tetapi unsur-unsur kemanusiaan juga harus tetap dijaga.
"Aparat walau dalam kondisi lelah, harus tetap humanis namun tegas dalam menegakkan peraturan dan perundang-undangan terkait penanganan ketertiban umum, dan keamanan negara," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (23/5).
Bamsoet mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir atau berprasangka buruk pada aparat. Ia memastikan tidak ada aparat yang membawa peluru tajam sesuai instruksi Panglima TNI dan Kapolri.
Sesuai penjelasan pihak keamanan, mereka hanya dibekali tiga jenis amunisi dengan penggunaannya sesuai tingkatan yang sudah diatur dalam SOP. Yakni peluru hampa, peluru karet dan gas air mata.
"Mereka dilarang keras membawa peluru tajam," imbuhnya.
Baca juga: Aparat Keamanan Rentan Disudutkan
Bamsoet mengimbau kepada seluruh aparat keamanan yang bertugas di lapangan agar bisa menahan diri dan tidak terprovokasi pengunjuk rasa.
"Karena memang itulah target mereka para penumpang gelap yang menyusup di tengah-tengah aksi massa. Memancing aparat marah dan bertindak anarkis sehingga menimbulkan chaos," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan investigasi soal penemuan peluru tajam di lokasi aksi massa 22 Mei tetap harus dilakukan. Siapapun yang terbukti memiliki dan menggunakan peluru tajam dalam aksi 22 Mei harus ditindak tegas.
"Harus segera diinvestigasi dan dibuka ke seluruh dunia. Sebab kalau tidak, Indonesia bisa kena delik kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti 1998 dan setelahnya yakni Trisakti dan Semanggi," tukasnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved