Kamis 23 Mei 2019, 08:40 WIB

Aparat Keamanan Rentan Disudutkan

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Aparat Keamanan Rentan Disudutkan

MI/PIUS ERLANGGA
Kerusuhan warga dengan aparat kepolisian di jalan Brigjend Katamso hingga jembatan layang slipi kemanggisan.

 

APARAT keamanan diminta menahan diri dan tidak terpancing provokasi dalam menyikapi aksi massa 22 Mei 2019. Pasalnya, kata Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha, posisi mereka sangat rentan disudutkan. "TNI-Polri harus bisa menjaga kedamaian dengan tetap menahan diri karena yang dihadapi ialah masyarakat sendiri, bukan musuh," ujarnya ketika dihubungi, kemarin,

Ia mencontohkan tuduhan yang muncul ke aparat keamanan seperti penggunaan senjata peluru tajam dalam menangani aksi massa tanpa bukti kuat. "Pasti tuduhan jatuh ke aparat, padahal belum tentu, senjata api juga besar kemungkinannya dimiliki pihak ketiga yang memang niat membuat ricuh, mengadu domba aparat dengan massa," ujarnya.

Ia mengaku prihatin atas kericuhan yang terjadi pada aksi massa 22 Mei tersebut. Apalagi dalam kondisi saat ini pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin merusak keamanan seperti teroris sangat mungkin menyusup. Pengamanan dan pemantauan oleh aparat pemerintah harus dilakukan di segala lini dengan semua sumber daya yang dimiliki. "Indikasi adanya pihak ketiga sangat besar dalam kondisi saat ini. Saya sangat berharap agar jangan mudah terpancing," ujarnya.

Terkait dengan ancaman teroris, Satya mengatakan agar pengamanan ketat dan tindakan tegas harus dilakukan pada mereka yang melakukan aksi terorisme di tengah kondisi saat ini. Ia bahkan tidak segan menyarankan tembak di tempat bagi pelaku terorisme.

"Pemerintah harus menjawab apabila ada ancaman teroris, kita tidak segan-segan untuk melakukan penembakan di tempat. Jangan kita lemah, negara lemah, tidak bagus," ujar Satya.

Satya mengatakan agar aksi massa bisa segera ditarik mundur. Ia berharap permasalahan bisa diselesaikan sebagaimana mestinya dengan jalur konstitusi. "Hasil penyelenggaraan pemilu harus dihargai. Pendukung juga harus bisa menerima hasil pemilu dan menggunakan proses sebagaimana yang ada sesuai konstitusi," tutupnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya tidak pernah memerintahkan kepada jajarannya untuk menembak di tempat terhadap masyarakat pelaku kerusuhan. "Tak pernah ada (perintah) tembak di tempat. Kami punya SOP. Anggota (Polri) memahami SOP itu," tegas Kapolri.  

Terkait dengan proses pengamanan, ratusan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjaga di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, kemarin. Pasukan gabungan yang terdiri atas personel TNI Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU) tiba di lokasi pukul 14.30 WIB. Jumlah pasukan yang hadir mencapai 200 personel. (Pro/*/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More