Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta seluruh tokoh bangsa menenangkan masyarakat terkait dengan penolakan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019. Peran dari para tokoh sangat diperlukan agar kericuhan atas aksi pada 22 Mei di Jakarta tidak meluas.
“Semua pemimpin bangsa termasuk Pak Prabowo, Pak Sandi untuk ikut serta untuk menenangkan masyarakat itu. Pemimpin bangsa ini harus menenangkan, bila terjadi kerusuhan masyarakat juga yang kena, seperti Peristiwa 98," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5).
Terkait dengan situasi politik di Tanah Air saat ini, JK mengharapkan segera terjadi dialog dan juga pembicaraan yang menenangkan masyarakat oleh para elite. Masyarakat, kata JK, juga diharap tetap tenang.
Baca juga: Presiden Jokowi: Tidak Ada Ruang bagi Perusuh
Menurut JK, dia akan secepatnya melakukan pembicaraan agar dilakukan pertemuan tokoh-tokoh bangsa. Tentu ini dilakukan untuk membuka ruang dialog.
"Secepatnya, ada pertemuan tokoh-tokoh. Untuk berdialog," katanya.
Secara khusus dia juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban pada Aksi 22 Mei tersebut.
“Saya prihatin atas kejadian ini, dan saya juga menyampaikan duka cita kepada korban yang meninggal juga yang luka-luka," kata JK.
Wapres menyayangkan unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai menjadi rusuh hingga terdapat korban meninggal pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu dini hari.
"Aksi demo dengan damai itu kami sambut dengan baik, seperti semalam sebenarnya, mudah-mudahan disambut dengan baik. Akan tetapi, kemudian terjadilah peristiwa tengah malam itu," katanya. (Mal/A-5)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved