CALON wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menegaskan pemilihan umum merupakan sebuah kesepakatan yang harus dihormati. Ma’ruf meminta agar semua pihak bisa menghormati proses pemilu agar tercipta situasi yang harmonis.
“Kalau kita semua taat pada kesepakatan itu, semua akan berjalan baik. Tapi ketika kesepakatan itu kita cederai, akan terjadi disharmoni. Maka kita berharap bangsa ini harus menjaga kesepakatan,” kata Ma’ruf saat acara buka bersama Tim Kampanye Nasional di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, kemarin.
Sama halnya dengan Indonesia, kata Ma’ruf, merupakan negara kesepakatan yang harus dijaga dan jangan ada pihak yang ingin mencederainya. Ma’ruf mengimbau agar semua elite bisa menjaga situasi negara.
“Ternyata membuat kesepakatan gampang, tapi menjaga mengawal kesepakatan itu yang tidak mudah. Perlu ada upaya-upaya salah satu-nya dengan upaya konsolidasi yang terus dilakukan,” ujarnya.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD juga mengomentari ihwal penolakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak untuk membawa sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menegaskan, BPN sebenarnya tidak memiliki opsi lain untuk membawa sengketa selain ke MK. “Ya tidak apa-apa, kalau tak mau ke MK, secara hukum selesai 25 Mei dan tak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali hukum,” kata Mahfud MD.
Menurut Mantan ketua MK ini, BPN memiliki waktu tiga hari seusai penetapan rekapitulasi suara nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, kalau mereka mengajukan gugatan, MK akan melakukan pemeriksaan administratif mulai 2 Juni.
“Tangggal 2 sampai 28 Juni diputus dan apa pun (hasilnya) sudah selesai, tidak ada jalan lain.”
Mahfud juga mengomentari narasi yang dibangun kubu Prabowo-Sandiaga yang menyebut MK tidak bisa dipercaya. Dia mengatakan, mereka yang mengatakan MK tidak bisa dipercaya ialah provokator dan mereka yang berperan sebagai provokator itu jumlahnya tidak terlalu banyak.
Mereka yang masuk dalam kelompok provokator itu pihak yang tengah emosional. Itu artinya, jika tidak membawa perkara ke MK, hasil pemilu selesai. (Mal/Ins/Put/P-1)
