Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut tindak pidana korupsi lebih banyak dilakukan orang yang berpendidikan tinggi. Bahkan, berdasarkan data KPK, orang yang memiliki gelar strata dua atau master paling banyak terlibat kasus korupsi.
"Kalau dari individu-individu yang terjaring korupsi di KPK, strata pendidikan mana yang paling dominan? Para koruptor itu master, disusul sarjana, disusul doktor," kata Syarif di Gedung KPK, Rabu (15/5).
Syarif mengatakan mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung hanya ikut terperosok kasus korupsi karena turut serta. Bukan sebagai pelaku utama.
"Bahwa yang paling banyak (melakukan korupsi) itu pendidikan tinggi," kata Syarif.
Baca juga: Pansel KPK Segera Diumumkan Presiden
Untuk meminimalisasi praktik korupsi, menurut Syarif, pembelajaran tindak pidana korupsi harus dimulai dari dunia pendidikan. Semua pihak, harus bersama-sama melawan praktik rasuah.
"Serendah-rendahnya sebagai insersi, kemudian sebagai mata kuliah pilihan, dan setinggi-tingginya sebagai mata kuliah wajib," ujarnya.
Syarif juga meminta pembelajaran atau mata kuliah antikorupsi jangan sekedar teori, tetapi harus ada contoh dan keteladanan. Pencegahan praktik korupsi harus dimulai dari diri sendiri.
"Pendidikan antikorupsi itu gampang secara teori, tapi sulit untuk dilakukan kalau sekitar kita sulit menerimanya, apalagi kalau diri kita sendiri masih mentolerir hal tersebut," kata Syarif.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sependapat dengan Syarif. Basaria mencontohkan tindak korupsi sederhana yaitu langkah mahasiswa yang mendapatkan nilai dengan cara mencontek atau curang.
"Jadi tata kelola di dalam kampus harus benar-benar baik termasuk para pengajarnya. Sehingga ketika mendidik, tanpa diminta pun mahasiswa akan mengikuti," kata Basaria. (Medcom/OL-2)
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Instruksi 'bersih-bersih' tersebut merupakan kode untuk memindahkan tumpukan uang tunai dari lokasi awal.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved