TKN : Hentikan Provokasi, Perbanyak Introspeksi Diri

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengimbau seluruh elite politik dan para simpatisannya memanfaatkan bulan Ramadan untuk instrospeksi diri.

TKN mempertanyakan sikap segelintir elite politik yang kerap mendeligitimasi pemilu 2019.   

"Setelah pemilu masuk Ramadan. Hari ini mari kita instrospeksi diri. DNA kami tidak mungkin memulai sesuatu yang besar dengan kecurangan. Sekarang Allah telah bukakan satu persatu soal siapa yang curang. Tapi kami memilih untuk tidak saling menyalahkan," ujar Ketua TKN Jokowi-Amin Erick Thohir, di War Room TKN, di Gedung HighEnd, Jakarta, Rabu (8/5).

TKN mempertanyakan segelintir elite politik kubu 02 yang terus menerus memperkeruh suasana dengan segala upaya sistematis untuk mendiskreditkan pelaksanaan pemilu, khususnya pilpres.

Pola psywar yang digunakan berawal dari tudingan permasalahan form C1 sampai ke masalah penghitungan suara KPU.

Setelah terekspose ke publik bahwa mereka tidak punya C1 dan klaim kemenangan berdasarkan data yang sumir, mereka beralih ke masalah kecurangan pemilu. Tujuannya jelas untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Baca juga : TKN dan BPN Wajib Merawat Persatuan

"Mereka setiap ditanya data bilangnya rahasia. Terbalik dengan TKN yang sangat transparan. Terus ada isu aksi lagi tanggal 9 Mei. Ini pola-pola yang tidak baik dan hanya bikin masyarakat cemas saja," tegas Jubir TKN Arya Sinulingga.

TKN berpandangan, upaya delegitimasi pemilu oleh pihak 02 telah berada di luar jalur demokrasi. "Mereka mempolitisasi meninggalnya petugas KPPS. Dengan memunculkan sosok dokter yang katanya profesional tapi ternyata simpatisan 02. Kembalilah ke jalan demokrasi yang benar," ujar Arya Sinulingga.  

Sementara itu, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Irfan Pulungan telah menerima sekitar lima video yang berisi doktrinasi kepada anak-anak sekolah yang menyebutkan Prabowo Subianto sebagai presiden.

Bahkan, ada satu video yang memperlihatkan seorang anak berseragam sekolah menurunkan foto Presiden Joko Widodo diiringi lagu Indonesia Raya.

Kumpulan video tersebut merupakan bukti nyata provokasi dan doktrin politik yang sesat. TKN telah melaporkan permasalahan ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Persoalan seperti ini harus dihentikan dan ditindaklanjuti. Jokowi masih Presiden yang sah berdasarkan konstitusi. Anak-anak belum memahami politik. Jangan menyesatkan mereka," tegas Irfan Pulungan.

Direktorat Hukum dan Advokasi TKN sudah menyusun sejumlah bukti kecurangan yang menguntungkan 02 dan telah diserahkan kepada Bawaslu. Bahkan, TKN juga telah mempersiapkan diri jika sengketa pemilu berlangsung sampai ke jenjang Mahkamah Konstitusi.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menambahkan, TKN telah mengumpulkan lebih dari 760 ribu hard copy salinan C1 yang dikirim oleh para saksi 01 pemegang mandat. Salinan C1 menjadi bekal menghadapi sengketa hukum.

"Seperti klaim 75 ribu kesalahan entry data KPU. Setelah ditelusuri ternyata 80% di antaranya hanya masalah KPU belum upload C1 di situng. Kami bisa klaim seperti ini karena punya data," ujarnya.

Sementara Bendahara Umum TKN Sakti Wahyu Trenggono menjamin, infrastruktur IT TKN bisa menunjang seluruh proses kerja dan analisis melawan tudingan-tudingan sumir yang dilancarkan pihak 02.

"Sistem IT kami bisa tampung dan olah data C1 dari seluruh TPS. Saya jamin tidak akan down. Outputnya menjadi bekal TKN untuk menyikapi situasi yang berkembang," pungkasnya. (RO/OL-8)