Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengisyaratkan pihaknya akan bergabung dengan pemerintahan jika petahana Presiden Joko Widodo mengajak Demokrat bergabung.
"Jadi sikap politik Partai Demokrat kalau Jokowi mengajak kita masuk dalam pemerintahan, kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," jelasnya saat bertemu di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin (6/5).
Pascapertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti bertemua dengan Jokowi di Istana, muncul kabar Partai Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja. Namun, sampai saat ini Demokrat masih bertahan dengan Koalisi Adil dan Makmur 02.
"Terkait sikap politik Partai Demokrat pascapemilu ini kan hasilnya belum tahu. Kemungkinan Pak Prabowo menang atau Pak Jokowi menang. Kalau Pak Prabowo menang Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang maka kerjasama koalisi berakhir," ucap Ferdinand.
Baca juga : Soal 62% Suara Prabowo, Demokrat Merasa Dituduh oleh HNW
Selain itu pihaknya juga menyangkal bahwa Demokrat memunculkan hasil survei 62% menyatakan Prabowo menang. Ia menyatakan bahwa hasil survei itu adalah survei internal yang Demokrat.
"Itu data Agustus 2018 bahwa survei internal Partai Demokrat menentukan sikapnya waktu itu berkoalisi dengan prabowo atau dengan Jokowi. Maka kita melakukan survei internal dan memang 62% kader kita menginginkan Koalisi dengan Pak Prabowo dan sisanya menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," jelas Ferdinand.
"Terkait dengan setan gundul yang dari cuitan Andi Arief, itu hanya julukan kepada pihak yang menyesatkan informasi kepada Pak Prabowo. Yang setan memang suka menyesatkan. Makna itu bukan secara harafiah seperti itu," tandasnya. (Ins)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved