Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengisyaratkan pihaknya akan bergabung dengan pemerintahan jika petahana Presiden Joko Widodo mengajak Demokrat bergabung.
"Jadi sikap politik Partai Demokrat kalau Jokowi mengajak kita masuk dalam pemerintahan, kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," jelasnya saat bertemu di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin (6/5).
Pascapertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti bertemua dengan Jokowi di Istana, muncul kabar Partai Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja. Namun, sampai saat ini Demokrat masih bertahan dengan Koalisi Adil dan Makmur 02.
"Terkait sikap politik Partai Demokrat pascapemilu ini kan hasilnya belum tahu. Kemungkinan Pak Prabowo menang atau Pak Jokowi menang. Kalau Pak Prabowo menang Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang maka kerjasama koalisi berakhir," ucap Ferdinand.
Baca juga : Soal 62% Suara Prabowo, Demokrat Merasa Dituduh oleh HNW
Selain itu pihaknya juga menyangkal bahwa Demokrat memunculkan hasil survei 62% menyatakan Prabowo menang. Ia menyatakan bahwa hasil survei itu adalah survei internal yang Demokrat.
"Itu data Agustus 2018 bahwa survei internal Partai Demokrat menentukan sikapnya waktu itu berkoalisi dengan prabowo atau dengan Jokowi. Maka kita melakukan survei internal dan memang 62% kader kita menginginkan Koalisi dengan Pak Prabowo dan sisanya menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," jelas Ferdinand.
"Terkait dengan setan gundul yang dari cuitan Andi Arief, itu hanya julukan kepada pihak yang menyesatkan informasi kepada Pak Prabowo. Yang setan memang suka menyesatkan. Makna itu bukan secara harafiah seperti itu," tandasnya. (Ins)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved