Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PROGRAM kerja dan rencana pembangunan periode kedua pemerintahan Jokowi bakal berjalan mulus karena ditopang oleh kekuatan besar di parlemen. Hal itu berbeda dengan hasil Pemilu 2014 lalu, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi-JK sebagai minoritas di parleman.
Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Kiai Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, berdasarkan hasil penghitungan internal TKN, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Amin akan mendapatkan 349 kursi DPR dari 575 kursi yang diperebutkan untuk periode 2019-2024.
“Berdasarkan perhitungan suara sementara di War Room TKN, KIK akan menjadi mayoritas di DPR. Untuk sementara, kami dapat 349 kursi atau lebih dari 50%,” tutur Hasto yang juga Sekjen PDIP, di Gedung Highend, Jakarta, Selasa (30/4).
Dengan komposisi seperti itu, kata dia, roda pemerintahan Jokowi untuk periode kedua akan berjalan lebih efektif, solid, dan matang. Program-program yang sudah disiapkan dan tengah berjalan untuk lima tahun ke depan, dipastikan bakal mendapat dukungan DPR, berjalan efektif, dan mulus.
“Artinya, dengan mayoritas ini aspirasi rakyat yang diwakilkan kepada para anggota DPR dari KIK dapat tersalurkan ke pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Berdasarkan hasil quick count alias hitung cepat 12 lembaga survei kredibel, ada lima parpol KIK yang memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4%. Parpol-parpol itu ialah PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Berdasarkan hasil quick count internal, KIK menguasai 60,7% kursi DPR.
Hasil hitung cepat Charta Politika dengan data masuk 99,85%, misalnya, PDIP (19,93%), Golkar (11,8%), PKB (9,67%), NasDem (8,20%), dan PPP (4,73%).
Reposisi koalisi
Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengakui kubu Jokowi-Amin mulai membicarakan wacana reposisi koalisi. Dua partai yang ada di kubu 02 disebut berpeluang merapat. “Dalam koalisi itu semua partai memungkinkan, soal nanti siapa yang cocok dan punya chemistry, itu soal nanti akan dibahas,” katanya, kemarin.
Soal partai mana yang punya chemistry, Karding menyebut ada dua partai yang kemungkinan besar bergabung ke koalisi pro-Jokowi. Dua partai itu sama-sama berciri khas warna biru. “Saya melihat yang punya peluang besar ke depan PAN dan Demokrat,” ujarnya.
Perihal informasi bahwa Ketum PAN Zulkifli Hasan meminta jatah kursi pimpinan MPR, Karding menyatakan hal itu benar adanya. Dia menyatakan berani bertanggung jawab soal informasi itu. “Yang saya dapat infonya satu dan saya berani mempertanggungjawabkan bahwa memang Pak Zulkifli membisik ke Pak Jokowi PAN meminta bagian untuk pimpinan MPR. Saya berani bertanggung jawab soal itu,” ucap Karding.
Terpisah, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa yang terpenting pertemuan Zulkifli dengan Presiden Jokowi telah berlangsung dengan baik. Ke depan, kata dia, pemerintahan Jokowi-Amin akan konsisten dalam mengawal tugas-tugas konstitusi untuk kepentingan rakyat.
“Saya ikut menjadi saksi bagaimana dialog di antara (Zulhas dan Jokowi) dilakukan untuk berkomitmen membangun Indonesia yang satu, Indonesia yang maju. Koalisi Indonesia Kerja mendapatkan 60,7% kursi di DPR. Soal koalisi itu nanti akan dilakukan proses penjajakan dialog,” tukasnya. (P-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Kasasi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto. Anggota Majelis yakni Arizon Mega Jaya dan Yanto.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Herdiansayah berharap agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Zarof.
Harli mengaku bingung dengan tekanan yang dicetuskan Zarof. Saat ini, Kejagung masih mengusut kasus pencucian uangnya, saat persidangan kasus suap dan gratifikasinya hampir rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved