Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM kerja dan rencana pembangunan periode kedua pemerintahan Jokowi bakal berjalan mulus karena ditopang oleh kekuatan besar di parlemen. Hal itu berbeda dengan hasil Pemilu 2014 lalu, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi-JK sebagai minoritas di parleman.
Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Kiai Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, berdasarkan hasil penghitungan internal TKN, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Amin akan mendapatkan 349 kursi DPR dari 575 kursi yang diperebutkan untuk periode 2019-2024.
“Berdasarkan perhitungan suara sementara di War Room TKN, KIK akan menjadi mayoritas di DPR. Untuk sementara, kami dapat 349 kursi atau lebih dari 50%,” tutur Hasto yang juga Sekjen PDIP, di Gedung Highend, Jakarta, Selasa (30/4).
Dengan komposisi seperti itu, kata dia, roda pemerintahan Jokowi untuk periode kedua akan berjalan lebih efektif, solid, dan matang. Program-program yang sudah disiapkan dan tengah berjalan untuk lima tahun ke depan, dipastikan bakal mendapat dukungan DPR, berjalan efektif, dan mulus.
“Artinya, dengan mayoritas ini aspirasi rakyat yang diwakilkan kepada para anggota DPR dari KIK dapat tersalurkan ke pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Berdasarkan hasil quick count alias hitung cepat 12 lembaga survei kredibel, ada lima parpol KIK yang memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4%. Parpol-parpol itu ialah PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Berdasarkan hasil quick count internal, KIK menguasai 60,7% kursi DPR.
Hasil hitung cepat Charta Politika dengan data masuk 99,85%, misalnya, PDIP (19,93%), Golkar (11,8%), PKB (9,67%), NasDem (8,20%), dan PPP (4,73%).
Reposisi koalisi
Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengakui kubu Jokowi-Amin mulai membicarakan wacana reposisi koalisi. Dua partai yang ada di kubu 02 disebut berpeluang merapat. “Dalam koalisi itu semua partai memungkinkan, soal nanti siapa yang cocok dan punya chemistry, itu soal nanti akan dibahas,” katanya, kemarin.
Soal partai mana yang punya chemistry, Karding menyebut ada dua partai yang kemungkinan besar bergabung ke koalisi pro-Jokowi. Dua partai itu sama-sama berciri khas warna biru. “Saya melihat yang punya peluang besar ke depan PAN dan Demokrat,” ujarnya.
Perihal informasi bahwa Ketum PAN Zulkifli Hasan meminta jatah kursi pimpinan MPR, Karding menyatakan hal itu benar adanya. Dia menyatakan berani bertanggung jawab soal informasi itu. “Yang saya dapat infonya satu dan saya berani mempertanggungjawabkan bahwa memang Pak Zulkifli membisik ke Pak Jokowi PAN meminta bagian untuk pimpinan MPR. Saya berani bertanggung jawab soal itu,” ucap Karding.
Terpisah, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa yang terpenting pertemuan Zulkifli dengan Presiden Jokowi telah berlangsung dengan baik. Ke depan, kata dia, pemerintahan Jokowi-Amin akan konsisten dalam mengawal tugas-tugas konstitusi untuk kepentingan rakyat.
“Saya ikut menjadi saksi bagaimana dialog di antara (Zulhas dan Jokowi) dilakukan untuk berkomitmen membangun Indonesia yang satu, Indonesia yang maju. Koalisi Indonesia Kerja mendapatkan 60,7% kursi di DPR. Soal koalisi itu nanti akan dilakukan proses penjajakan dialog,” tukasnya. (P-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved