Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan, akan melaporkan dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan data. Hal ini diungkapkan Direktur Advokasi dan Hukum TKN, Ade Irfan Pulungan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (25/4).
Menurut Irfan, TKN sudah membuka posko pengaduan lebih kurang satu minggu sebelum pencoblosan Pemilu 2019 dimulai. Sampai, Kamis (25/4), laporan melalui hotline telepon call center, sudah masuk lebih kurang 25 ribu pengaduan.
Jumlah laporan tersebut tidak hanya datang dari seluruh Indonesia, namun juga dari seluruh dunia.
"Banyak juga warga negara Indonesia dari luar negeri melaporkan pengaduan kepada kami," kata Irfan.
Dia menambahkan, untuk pemilu di luar negeri, total aduan yang masuk sebanyak 10.236. Jumlah itu berasal dari Australia, 5.016 laporan, Hongkong 3.948, Korea Selatan 257 laporan, Jerman 228 laporan dan Taiwan 324 laporan.
Baca juga: TKN Apresiasi Sandiaga yang Menyebut Pemilu 2019 Jujur dan Adil
"Masih banyak lagi laporan dari luar negeri termasuk dari Belanda. Kami memang sangat mencermati satu persatu pengaduan dan laporan yang masuk," kata Irfan.
Menurutnya, selama ini ada pihak yang telah membuat fitnah yang mengatakan, penyebab kecurangan dari pihak Jokowi. "Lucunya, mereka teriak-teriak di media, termasuk membuat video untuk di viralkan, tapi tanpa data otentik," ujar Irfan.
Menurut Irfan, salah satu dugaan kecurangan itu adalah klaim kemenangan kubu Prabowo sebesar 62%. Dari hasil penyelusuran Tim TKN, pihak 02 ternyata hanya mengambil data dari tempat pemungutan suara (TPS) yang dimenangkan paslon nomor urut 02 saja. Di TPS yang kalah, tidak mereka hitung dan tidak direkapitulasi.
"Selama ini mereka begitu masif mengatakan ke publik ada kecurangan dan korbannya 02 (Prabowo). Kami akan buktikan kecurangan itu justru dilakukan oleh mereka," tegas Irfan. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved