Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan, akan melaporkan dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan data. Hal ini diungkapkan Direktur Advokasi dan Hukum TKN, Ade Irfan Pulungan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (25/4).
Menurut Irfan, TKN sudah membuka posko pengaduan lebih kurang satu minggu sebelum pencoblosan Pemilu 2019 dimulai. Sampai, Kamis (25/4), laporan melalui hotline telepon call center, sudah masuk lebih kurang 25 ribu pengaduan.
Jumlah laporan tersebut tidak hanya datang dari seluruh Indonesia, namun juga dari seluruh dunia.
"Banyak juga warga negara Indonesia dari luar negeri melaporkan pengaduan kepada kami," kata Irfan.
Dia menambahkan, untuk pemilu di luar negeri, total aduan yang masuk sebanyak 10.236. Jumlah itu berasal dari Australia, 5.016 laporan, Hongkong 3.948, Korea Selatan 257 laporan, Jerman 228 laporan dan Taiwan 324 laporan.
Baca juga: TKN Apresiasi Sandiaga yang Menyebut Pemilu 2019 Jujur dan Adil
"Masih banyak lagi laporan dari luar negeri termasuk dari Belanda. Kami memang sangat mencermati satu persatu pengaduan dan laporan yang masuk," kata Irfan.
Menurutnya, selama ini ada pihak yang telah membuat fitnah yang mengatakan, penyebab kecurangan dari pihak Jokowi. "Lucunya, mereka teriak-teriak di media, termasuk membuat video untuk di viralkan, tapi tanpa data otentik," ujar Irfan.
Menurut Irfan, salah satu dugaan kecurangan itu adalah klaim kemenangan kubu Prabowo sebesar 62%. Dari hasil penyelusuran Tim TKN, pihak 02 ternyata hanya mengambil data dari tempat pemungutan suara (TPS) yang dimenangkan paslon nomor urut 02 saja. Di TPS yang kalah, tidak mereka hitung dan tidak direkapitulasi.
"Selama ini mereka begitu masif mengatakan ke publik ada kecurangan dan korbannya 02 (Prabowo). Kami akan buktikan kecurangan itu justru dilakukan oleh mereka," tegas Irfan. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved