Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai tudingan kecurangan yang dialamatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu ada.
Menurutnya, serangan tudingan itu akan selalu dialamatkan kepada KPU hingga pada 22 Mei atau pada pengumuman resmi hasil perhitungan suara pemilu 2019.
"Ritualnya itu KPU diserang terus sampai nanti 22 Mei. Serangan akan berbalik tadinya ke KPU jadi ke MK. Gitu saja ritualnya. Lihat saja nanti," ungkap Mahfud di Jakarta, Kamis (25/4).
Nantinya, ada pihak yang akan menuding MK berbuat curang jika ada pihak yang tidak terima dengan hasil putusan sengketa pilpres 2019.
Baca juga: Situng KPU 30%, Jokowi-Amin Tetap Unggul
Saat ini diketahui proses perhitungan real count KPU masih berjalan. Namun, tudingan KPU curang kerap dilontarkan khususnya di media sosial.
"Nanti bakal ada tuduhan hakim MK disuaplah, berpihak sama ini lah, itu nanti akan muncul. Pengalaman saya bertahun tahun begitu. Itu ritual politik," jelas Mahfud.
Ia kemudian juga menanggapi memang negara merasa dirugikan jika pesta demokrasi yang mahal secara penganggaran dirusak oknum-oknum yang kerap menuding adanya kecurangan pemilu.
"Demokrasi memang ada biayanya, kalau mau praktis ya tidak usah menyelenggarakan demokrasi (pemilu). Pakai kerajaan saja selesai semua engga mau pakai pemilu kalau diganggu dengan tudingan tersebut," pungkasnya. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved