Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta aparat keamanan untuk terus menjaga stabilitas keamanan pascapemungutan suara Pemilu 2019. Jokowi menekankan agar institusi, seperti TNI, Polri, dan juga Badan Intelijen Negara (BIN) terus berjaga agar situasi tetap kondusif.
"Saya minta agar stabilitas keamanan dan ketertiban terus dijaga agar kondisi yang ada betul-betul kondusif," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.
Menurutnya, adanya 'riak-riak kecil' yang terjadi dalam setiap pemilu merupakan hal yang biasa. Namun, ia tak ingin hal tersebut dapat menggangu keamanan dan ketertiban umum dan nasional. "Saya kira biasa dalam peristiwa demokrasi ada 'riak-riak kecil', tapi jangan sampai menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto seusai rapat bersama Presiden mengatakan, instruksi menjaga stabilitas keamanan dam ketertiban masyarakat bukan semata-mata mengondusifkan keadaan pascapemilu pilpres dan legislatif.
Ia menyebutkan, instruksi presiden terkait dengan stabilitas keamanan dan ketertiban demi menjaga iklim investasi nasional tetap baik. "Kalau negeri ini lebih aman, investasi di Indonesia juga akan meningkat. Dengan investasi meningkat, otomatis devisa akan bertambah, lapangan kerja bertambah, dan itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang," jelasnya.
Terkait dengan pengerahan ratusan anggota Brimob dari sejumlah daerah menuju Jakarta pascapelaksanaan pemilu, Wiranto mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. "Biasa saja itu, tidak usah diributkan. Kalau ada kebijakan memindahkan pasukan dari sini ke sana, dari sana ke sini, itu kebijakan Polri," katanya.
Wiranto menyebut, kebijakan pergeseran dan penebalan pasukan yang diterapkan Polri, tentunya sudah didahului analisis keamanan. Untuk apa? Membuat masyarakat tenteram dan tidak khawatir terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," pungkasnya. (Mal/P-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved