Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui kinerja legislatif melambat sebagai dampak dari banyaknya anggota DPRD petahanan yang ikut kembali menjadi peserta Pemilu 2019 termasuk dirinya.
Prasetyo kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari PDIP di Daerah Pemilihan 1 Jakarta Pusat.
Sebagai imbas melambatnya kinerja dewan, hingga paruh akhir April belum satupun peraturan daerah ditetapkan dari rencana sebanyak 18 perda yang tertuang dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
Selain itu, hingga kini panitia khusus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta juga urung terbentuk karena masih terdapat tiga fraksi yang belum mengirimkan nama untuk menjadi anggota pansus.
Ia pun meminta maaf kepada masyarakat DKI karena hal tersebut.
Baca juga: Usai Pemilu, Berbagai Agenda Rapat DPRD DKI Molor
"Ya kami minta maaf. Memang Pemilu ini betul-betul menguras energi karena keserentakannya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4).
Ia pun menyebut akan mengebut pembahasan rancangan peraturan daerah saat ini karena Pemilu telah selesai.
"Ya pasti kita kebut dong. Kita kerja keras karena Agustus nanti anggota yang baru dilantik, mereka juga harus langsung adaptasi," tegasnya. (OL-7)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved