Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari tujuh ratus alumnus dari sejumlah perguruan tinggi (PT) negeri maupun swasta di Sumatra Barat mendeklarasikan mendukung capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Deklarasi dukungan yang berlangsung di Ballroom Hotel Mercure, Padang, kemarin, itu bertajuk Intelektual Sumbar Bersatu.
Deklarasi mendapat dukungan sejumlah organ relawan dari seluruh wilayah Sumbar serta tokoh Minangkabau, di antaranya Dt Bagindo M Leter dan Shofwan Karim yang juga sebagai Dewan Pembina Aliansi Alumni Perguruan Tinggi Sumatra Barat.
Acara itu dihadiri sejumlah tokoh, antara lain M Luthfi (Menteri Perdagangan era SBY) serta tokoh Minang Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi, Fahmi Idris, dan Firdaus HB. "Aliansi ini sebagai bagian dari kaum intelektual yang terdidik dan rasional, merasa bertanggung jawab mendorong upaya bersama dalam menangkis berba-gai narasi politik yang tidak mendidik dan membodohi rak-yat," tegas Deviza Novita, ketua pelaksana yang membacakan naskah deklarasi.
Ia juga menyoroti banyaknya narasi kebohongan, fitnah, intoleransi, serta ujaran kebencian yang terlontar dalam perjalanan kontestasi Pilpres 2019. "Karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawab kaum intelektual, Aliansi Alumni Perguruan Tinggi Sumatra Barat yang telah terkonsolidasi dalam Intelektual Sumbar Bersatu memandang pentingnya mendorong upaya bersama untuk menangkis hal itu."
Deklarasi dimeriahkan dengan tari Pasambahan saat menyambut kedatangan M Luthfi dan Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Selain itu, juga ada penampilan saluang dan rabab yang dikenal sebagai media penyampai pesan khas Minangkabau.
Selain dari alumni perguruan tinggi yang ada di Sumatra Barat, deklarasi itu juga didukung alumni UI, UGM, dan Unpad. Sejumlah organ relawan Jokowi-Amin juga turut hadir dalam deklarasi yang berlangsung meriah tersebut.
"Deklarasi ini kami sampaikan dengan penuh kesadaran dan wujud kecintaan mendalam kepada NKRI," tandas Deviza. (HM/P-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved