Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYITAAN uang ratusan juta dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir ada kaintannya dengan kasus suap. Temuan ini juga disebut berkorelasi dengan kasus jual beli jabatan yang menyeret mantan ketua umum PPP Romahurmuziy.
"Kami duga (uang) itu terkait dengan pokok perkara ini (suap beli jabatan)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (5/4).
Ia menambahkan, dalam penyitaan tersebut memang ditemukan uang gaji. Uang tersebut hanya didata dan tidak ikut disita penyidik KPK.
Febri menegaskan penyidik KPK faham betul mana uang honor dan mana uang yang digunakan untuk kepentingan lain. Terlebih uang yang disita KPK dikemas dengan wadah yang tidak biasa.
"Uang tersebut kami amankan bukan dari amplop-amplop tapi dalam sebuah tas, jadi uang itu terkumpul dalam sebuah tas," tambahnya.
Lebih lanjut, Febry enggan untuk menjelaskan jumlah uang yang terdapat dalam tas tersebut.
"Persisnya jumlahnya berapa, nanti akan saya cek lagi," ujarnya.
Baca juga: Bowo Sidik Akui Siapkan Serangan Fajar
Sebelumnya, KPK menyita uang ratusan juta dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Uang itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menjerat eks Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi).
"Kami sita dari ruangan Menteri Agama sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dollar dengan nilai seratusan juta rupiah," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, 18 Maret lalu.
Selain uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen penting dari ruang kerja Lukman Hakim, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, dan ruang Kepala Biro Kepegawaian. Salah satunya, dokumen terkait proses seleksi kepegawaian di Kemenag.
"Diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan kepada salah satu tersangka HRS (Haris Hasanuddin) yang kemudian dipilih sebagai kepala Kanwil (Kantor Wilayah Kementerian Agama) di Jawa Timur," ujarnya. (Medcom/OL-2)
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Penyidik saat ini tengah mendalami aliran dana dan detail proyek yang menjadi objek perkara.
Selain menangkap para pejabat teras tersebut, tim penyidik juga menyita alat bukti pendukung lainnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Operasi senyap ini diduga kuat berkaitan dengan praktik rasuah dalam pengerjaan proyek di wilayah tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa lebih dari satu orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
Pada Rabu, 11 Maret 2026, di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng akan dilakukan kick-off Program Masjid Ramah Pemudik dan Ekspedisi Masjid Indonesia.
Selain dengan BNPT, Komdigi telah berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam program PIP.
Kepastian halal tetap memerlukan sistem dan regulasi yang jelas. Kemenag mengajak generasi muda untuk menambah pemahaman terkait halal.
Simak panduan lengkap Salat Khusuf Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026. Lengkap dengan niat, tata cara dua kali rukuk, dan imbauan Kemenag RI.
UNGGAHAN di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar akan memaksimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak benar atau hoaks
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) akan menggelar sidang penetapan (isbat) 1 Syawal 1447 Hijriah pada 19 Maret 2026, bertepatan 29 Ramadan 1447 H
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved