Masyarakat Harus Waspada Bahaya Politisasi Agama

KETUA Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad mengatakan jelang 17 April yang menjadi waktu Pemilu 2019, politisasi agama sudah bisa terlihat dengan jelas. Bahkan sekarang sudah cenderung menjadi agamanisasi politik.

"Kalau orang terjatuh pada agamanisasi politik, maka pilihan orang pada capres A atau B bukan lagi urusan politik duniawi, tapi sudah jadi urusan surga dan neraka, jalan sesat atau terang," ujar Rumadi dalam sebuah diskusi mengenai Pilpres dan Politisasi Simbol Agama di Jakarta, Kamis (4/4).

Rumadi menjelaskan politisasi agama sering dipakai sebagai penggunaan agama sebagai instrumen untuk dapat kekuasaan politik. Bukan hanya itu, tapi di dalamnya ada unsur pemutlakan agama sebagai alat untuk mendapat kekuasaan polkitik.

"Ini akan beramplikasi pada agamanisasi politik. Yang akan dimunculkan dari proses itu adalah menjadikan pilihan politik seperti pilihan keagamaan. Politik seperti surga dan neraka, pahala dan dosa, jalan terang dan gelap. Politisasi agama dan agamanisasi politik dua hal yang sama buruknya," kata dia.

Baca juga: Aturan yang Mengandung Politisasi Agama Meningkat

Pada saat yang sama, Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Dzul Fikar Ahmad menilai politisasi agama memang menjadi hangat saat ini dan membuat  masyarakat menjadi hati-hati terhadap kondisi tersebut.

"Sebenarnya politik harus jadi ekspresi pemikiran, tidak boleh dibawa jadi ekspresi perasaan. Karena dibawa ke ekspresi pemikiran yang lahir adalah narasi dan gagasan. Kalau dibawa ke ruang emosi justru akan melahirkan emosi," ujarnya.

Sementara anggota BPIP Romo Benny Susetyo mengatakan politisasi simbol agama tidak hanya di Indonesia. Kondisi sekarang pun menurutnya, tokoh agama memiliki kekuatan lebih besar daripada tokoh politik.

"Sekarang terjadi politik pembelahan, sehingga secara ideologis terjadi pemecahan. Antarpertemanan jadi konflik gara-gara agama digunakan sebagai alat politik. Ini berbahaya," kata Benny.

"Yang penting sekarang, bagaimana media mencoba mengajak masyarakat untuk memiliki budaya kririts. Bagaimana media mendidik masyarakat tidak lagi menggunakan politisasi agama. Jangan diberi ruang politisasi simbol agama," sambung dia.

Senada dengan Benny, pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan media harus memberikan kesadaran kepada masyarakat yang belum melek secara politik. Jika agama digunakan sebagai alat legitimasi politik, sesungguhnya masyarakat yang harus memilah.

"Kita sedih bagaimana agama dibenturkan dengan politik, sedih ketika agama jadi alat untuk legitimasi politik. Agama apapun tidak salah, agama jadi kekuatan, bahwa bekerja itu ibadah, politik juga ibadah, tapi manusianya mengalami penyempitan dalam cara berpikir, ini jadi persoalan," kata Ujang. (OL-7)