Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meresmikan tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) di Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur, Senin (1/4). Tak hanya infrastruktur ekonomi, di tiga kawasan di timur Indonesia itu juga turut didirikan infrastruktur pendukung berupa sarana pendidikan.
Ketiga KEK itu ialah KEK Bitung di Sulawesi Utara, KEK Morotai di Maluku Utara, dan KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kalimantan Timur.
Sementara itu, infrastruktur pendukung sarana pendidikan yang turut diresmikan ialah rumah susun Institut Agama Islam Negeri Manado dan rumah susun Universitas Kristen Tomohon.
"Dengan adanya pembangunan sejumlah KEK di kawasan timur Indonesia ini akan muncul pemerataan pembangunan. KEK diharapkan dapat memajukan perekonomian setempat yang kebanyakan bergantung pada industri pengolahan bahan baku dan pariwisata," ujar Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Erick Thohir, kemarin.
Selain itu, katanya, dengan banyaknya investasi yang masuk ke wilayah tersebut, lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat juga akan terbuka lebar. Walhasil, masyarakat akan turut merasakan hasil pembangunan.
Menurutnya, pembangunan itu membuktikan Presiden Jokowi bekerja untuk seluruh kawasan dan bukan sekadar mencari popularitas terkait pemilu. Jika untuk pemilu, yang dibangun ialah wilayah Jawa sebagai lumbung suara.
"Namun, Pak Jokowi membuktikan pemerataan pembangunan untuk semua, untuk keadilan, dan untuk kepentingan bangsa di atas segalanya," ujar Erick.
Sejumlah KEK yang diresmikan itu memiliki fokus berupa pengolahan komoditas pertanian dan perikanan. KEK Bitung seluas 534 hektare, misalnya, diharapkan mendorong hilirisasi dan daya saing sektor perikanan, agrobisnis, dan farmasi.
KEK Morotai memiliki keunggulan berupa keindahan pantai dan pemandangan bawah laut yang indah. Dahulu, Morotai merupakan salah satu basis militer pada Perang Dunia II sehingga berpotensi menjadi destinasi wisata.
Sementara itu, KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan seluas 557 hektare sebagai kawasan pengolahan kelapa sawit, energi, dan logistik. Pun segala produk turunan di samping industri lain, seperti mineral, gas, dan batu bara.
Pembangunan itu, imbuh Erick, membuktikan Presiden Jokowi memiliki road map dan rencana besar untuk membawa Indonesia menjadi raksasa ekonomi pada 2030. Karena itu, Erick pun tak ragu mengampanyekan Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua.
Menurutnya, jangan sampai Indonesia yang sudah dalam trek yang benar kembali mundur akibat salah memilih pemimpin. (Mal/P-2)
KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga telah mencuri sekitar 100 unit sepeda motor.
PESAWAT ATR yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dipastikan merupakan pesawat patroli maritim yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Kemenhub Buka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin
TIM SAR gabungan dari TNI dan Basarnas kini memusatkan pencarian di kawasan pegunungan kars, Kecamatan Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
SEBUAH pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dengan 11 orang di dalamnya hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1).
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum dapat mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved