Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mengatakan dirinya sangat setuju jika kader partai yang terbukti korupsi atau menerima suap tidak layak dipilih lagi demi parlemen yang kredibel.
Menurutnya, nalar sehat seharusnya seperti itu.
"Saya sepakat lah dengan itu," terang Lucius saat dimintai keterangan Media Indonesia melalui sambungan telepon sululer di Jakarta, Rabu (3/4).
Dia menyebutkan, jika sudah diduga apalagi disertai bukti menerima suap, mestinya tidak ada setitik alasan tersisa untuk terus mendukung orang tersebut dalam pemilu.
"Jangankan yang sudah ketahuan suap, mereka yang tampaknya potensial juga bisa terjebak dalam praktek serupa, juga mestinya tak perlu dipilih demi integritas pemilu kita," ujarnya.
Baca juga: Pemilu bukan untuk Perpecahan
"Mereka yang potensial itu seperti caleg petahana yang tidak melaporkan LHKPN, caleg mantan napi koruptor, dan lainnya," tegas Lucius.
Dia menjelaskan, mestinya siapa pun bisa menjadi politikus. Bukan soal latar belakang pekerjaannya, tetapi bagaimana integritasnya.
Integritas itu, lanjut Lucius, teruji dalam rangkaian perjalanan dia selama bekerja, baik sebagai prodesional maupun sebagai kader.
"Itu lah tugas partai, untuk memastikan kader-kadernya berintegritas. Itu bisa dinilai jika ada proses kaderisasi serius dan panjang di parpol," ungkapnya.
Lucius menambahkan, yang korupsi di DPR selama ini umumnya orang kaya.
"Namun, bukan soal kaya atau miskin tapi soal integritas," tandasnya. (OL-1)
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved